Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Minta Pelayanan Satu Atap Permudah Perizinan UMKM di Tangsel

INFO NASIONAL – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendorong pemerintah daerah menghadirkan layanan terpadu satu atap untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus berbagai dokumen perizinan usaha.

Menurut dia, Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang terus berkembang dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat. Karena itu, kemudahan layanan administrasi dinilai penting agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan bisnisnya.

“Dengan banyaknya UMKM yang tumbuh di Tangerang Selatan, akan lebih baik jika tersedia layanan one stop shop untuk mengurus berbagai dokumen perizinan. Hal ini dapat mempermudah pelaku usaha sekaligus mendukung pengembangan UMKM,” ujar Rahayu usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR ke Tangerang Selatan, Banten, Kamis, 5 Maret 2026.

Rahayu menilai proses pengurusan dokumen dan izin usaha tidak seharusnya menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Melalui layanan terpadu tersebut, pelaku usaha juga dapat memperoleh informasi dan edukasi mengenai berbagai program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha.

“Jangan sampai urusan dokumen atau izin menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Melalui layanan terpadu, pelaku usaha juga bisa mendapatkan edukasi mengenai berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Selain itu, Rahayu juga mendorong penguatan dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui kerja sama dengan berbagai lembaga perbankan, baik bank daerah, bank nasional, maupun bank swasta, termasuk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia juga membuka peluang kerja sama dengan kementerian terkait untuk memperkuat kegiatan edukasi dan sosialisasi bagi pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usaha secara lebih berkelanjutan. (*)

  • Related Posts

    Pemerintah militer Myanmar menolak perundingan damai

    Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dipilih oleh parlemen sebagai presiden awal bulan ini setelah pemilu dicemooh sebagai pemilu palsu. Pemerintah Myanmar yang didukung militer telah mengundang kelompok-kelompok yang berseberangan untuk…

    permohonan bantuan hukum pro-Palestina tetap tinggi pada tahun 2025 di tengah tekanan kampus AS

    Washington, DC – tuntutan dukungan hukum terkait advokasi pro-Palestina tetap tinggi di Amerika Serikat pada tahun lalu, ketika Presiden Donald Trump mengancam aktivisme dan universitas dengan hukuman. Dalam laporan tahunan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *