PEMERINTAH melalui Kementerian Luar Negeri membentuk tim respons krisis imbas memanasnya konflik di wilayah Asia Barat. Pembentukan tim tersebut disebut sebagai langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang hingga saat ini masih berada di kawasan terdampak perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Pelaksana tugas Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah berujar, tim ini akan memantau perkembangan situasi konflik secara intensif. Dengan begitu, pemerintah dapat bergerak cepat untuk melindungi WNI jika kondisi keamanan memburuk.

“Kami membentuk crisis response team dan meningkatkan komunikasi intensif setiap harinya antara Kemlu Pusat dengan perwakilan-perwakilan terdampak di kawasan untuk mendapatkan update kondisi real situasi keamanan di lapangan dan kondisi serta keberadaan para WNI,” ujar Heni pada Jumat, 6 Maret 2026, dikutip dari keterangan pers Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI.

Bersamaan dengan pembentukan tim ini, kata Heni, Kementerian Luar Negeri juga memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan situasi di lapangan. Dalam hal ini, Heni berkata, perwakilan RI di wilayah terdampak terus berkomunikasi dengan simpul-simpul WNI. Kemudian, para perwakilan itu secara berkala menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada kantor pusat Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Perwakilan RI juga terus memperbarui jumlah data dan sebaran WNI di wilayah akreditasi masing-masing. Selain itu, perwakilan RI turut memperbarui rencana kontingensi serta melakukan asesmen terhadap pelbagai opsi evakuasi apabila situasi keamanan memburuk.

Lebih lanjut, Heni menekankan bahwa Kementerian juga meningkatkan komunikasi eksternal, khususnya dengan otoritas setempat di wilayah konflik. “Kami tidak henti-hentinya menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada para WNI di wilayah akreditasi di masing-masing perwakilan untuk memantau informasi resmi dari otoritas tempat dan perwakilan RI, dan menjaga komunikasi intensif dengan perwakilan RI terkait atau terdekat,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri juga memantau operasional bandara internasional di negara-negara terdampak beserta ketersediaan penerbangan setiap harinya. Langkah ini, menurut Heni, dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya WNI yang terdampar akibat gangguan jadwal penerbangan.

Heni mengungkap saat ini terdapat sejumlah WNI yang melaporkan kendala perjalanan akibat pembatasan maupun penutupan ruang udara di beberapa wilayah. Meski begitu, pemerintah memastikan para WNI tetap mendapat pendampingan selama menunggu penerbangan lanjutan.

“Untuk para WNI stranded ini, sambil menunggu penerbangan yang akan membawa para WNI, mereka mendapatkan akomodasi dan penginapan serta konsumsi dan pengaturan jadwal penerbangan lanjutan yang dikomunikasikan oleh perwakilan RI dan otoritas tempat,” ujar Heni.