Eberta
INFO TEMPO — Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menilai Indonesia tidak dapat bersikap netral secara moral terhadap eskalasi perang antara Iran dan AS-Israel yang berpotensi memperluas instabilitas di kawasan Timur Tengah.
“Indonesia memang menganut politik luar negeri bebas aktif. Namun bebas bukan berarti tanpa sikap. Ketika terjadi agresi dan korban sipil berjatuhan, kita tidak bisa netral secara moral,” ujarnya dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Pondok Pesantren Al-Ibrohimy, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Rabu, 4 Maret 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurutnya, sikap Indonesia harus berpijak pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono memberikan keterangan kepada awak media saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Pondok Pesantren Al-Ibrohimy, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Rabu, 4 Maret 2026. Dok. TEMPO
Di sisi lain, ia menilai perang antara Iran vs AS-Israel berisiko memicu dampak berantai terhadap stabilitas global, termasuk gangguan rantai pasok energi dan pangan. Kondisi tersebut, kata dia, dapat berimbas pada negara-negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.
Mardiono menegaskan, penyelesaian konflik harus mengedepankan diplomasi dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Setiap pelanggaran terhadap integritas teritorial dan keselamatan warga sipil bertentangan dengan semangat konstitusi dan hukum internasional. Indonesia perlu mendorong de-eskalasi dan dialog,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah memanfaatkan forum multilateral untuk menyerukan gencatan senjata dan perlindungan kemanusiaan. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi memberi legitimasi moral untuk berperan sebagai jembatan komunikasi. “Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun. Kita berpihak pada perdamaian, keadilan, dan stabilitas dunia.” (*)
