INFO NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan capaian awal tahun tiga program prioritas Kementerian Sosial menunjukkan perkembangan positif. Ketiga program tersebut meliputi penyaluran bantuan sosial, Sekolah Rakyat, serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hingga awal Maret 2026, realisasi penyaluran bantuan sosial reguler disebut telah melampaui 90 persen untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Sembako.

“Sisanya masih dalam proses karena ada penerima baru hasil pemutakhiran DTSEN yang perlu membuka rekening kolektif,” ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin malam, 2 Maret 2026.

Menurut dia, sebagian kecil keluarga penerima manfaat masih menunggu proses pembukaan rekening kolektif (burekol). Namun, secara umum penyaluran dinilai berjalan sesuai target.

Di sektor pendidikan, Kemensos menargetkan penjangkauan sekitar 30 ribu siswa baru Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026. Jika digabung dengan hampir 16 ribu siswa angkatan sebelumnya, total peserta didik diperkirakan mencapai 46 ribu siswa.

Untuk menjaga integritas proses seleksi, Kemensos melatih pendamping sosial, terutama pendamping PKH, yang terlibat dalam penjangkauan calon siswa. Gus Ipul menegaskan tidak boleh ada praktik titipan maupun pungutan dalam proses tersebut.

“Yang bisa sekolah di sini adalah keluarga yang berada di desil 1 atau 2 setelah melalui asesmen,” katanya.

Hasil asesmen selanjutnya diajukan kepala daerah kepada Kemensos untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum ditetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat.

Saat ini, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat berlangsung di 104 titik di berbagai daerah. Setiap unit sekolah dirancang menampung hingga 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Seleksi kelayakan lahan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan status lahan tidak bermasalah, sementara Kemensos mendampingi pemerintah daerah dalam pemenuhan persyaratan administratif.

Di luar 104 lokasi tersebut, sekitar 100 kabupaten dan kota telah mengajukan pembangunan dan menunggu proses lanjutan. Dalam tujuh bulan operasional, Kemensos mencatat sejumlah capaian akademik dan nonakademik siswa Sekolah Rakyat.

Adapun terkait pemutakhiran DTSEN, Kemensos melakukan konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta pemerintah daerah. Data bansos diperbarui setiap tiga bulan untuk menjaga ketepatan sasaran.

Sementara itu, data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) diperbarui setiap bulan, dengan masa berlaku tiga bulan setelah pembaruan. Gus Ipul meminta pemerintah desa dan operator data aktif memanfaatkan saluran pembaruan data yang tersedia guna meningkatkan akurasi. (*)