Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS).

Ibas menilai situasi ini berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global serta memberikan tekanan serius terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Menurut Ibas, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia ini bukan hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, dan keamanan kawasan.

“Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia,” ujar Ibas, dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

“Kita harus waspada, responsif, dan strategis,” sambungnya.

Selat Hormuz: Titik Nadir Keamanan Energi Global

Secara spesifik, Ibas memberikan analisis tajam mengenai posisi strategis di Timur Tengah, Selat Hormuz, sebagai jalur perdagangan energi paling vital di dunia.

Mengingat Iran berbatasan langsung dengan jalur sempit ini, eskalasi konflik berisiko memicu hambatan distribusi atau bahkan penutupan jalur.

Selat Hormuz adalah ‘urat nadi’ bagi sekitar 20% hingga 30% konsumsi minyak dunia setiap harinya, serta jalur utama bagi Liquid Natural Gas (LNG) dari Qatar.

“Jika stabilitas di Selat Hormuz terganggu, maka dunia akan menghadapi kejutan pasokan (supply shock) yang drastis. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka di pasar bursa, melainkan ancaman nyata terhadap biaya operasional industri dan ketersediaan BBM di tingkat retail,” urai doktor lulusan IPB University tersebut.

“Kita harus sadar bahwa gangguan di selat tersebut dapat melambungkan harga minyak mentah jauh di atas asumsi makro APBN kita,” sambungnya.

Selain minyak mentah, gangguan di jalur ini juga akan berdampak pada rantai pasok global secara sistemik.

Lonjakan biaya asuransi pengiriman (shipping insurance) dan pengalihan rute kapal tanker akan meningkatkan biaya logistik internasional secara signifikan.

Hal ini akan memicu multiplier effect pada harga barang impor dan bahan baku industri di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional.

Dampak Nyata bagi Ekonomi dan Energi Nasional

Ibas menjelaskan Indonesia, sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Ibas memprediksi kenaikan harga energi global dapat memicu rantai dampak negatif, di antaranya:

• Tekanan APBN: Meningkatnya beban subsidi energi.
• Inflasi Sektor Pokok: Lonjakan harga di sektor pangan dan transportasi.
• Penurunan Daya Beli: Melemahnya daya beli masyarakat akibat inflasi.
• Hambatan Ekspor-Impor: Ketegangan di jalur pelayaran strategis internasional yang mengganggu urat nadi perdagangan nasional.

“Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Ibas.

Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah

Menyikapi dinamika tersebut, Ibas menekankan Indonesia tidak boleh sekadar reaktif. Ia menawarkan tiga pilar langkah strategis.

Pilar pertama yaitu Penguatan Ketahanan Energi. Pilar ini mencakup percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT); diversifikasi sumber impor energi untuk mengurangi ketergantungan tunggal; serta peningkatan produksi energi domestik dan penguatan cadangan energi strategis nasional.

Kedua, Stabilitas Ekonomi dan Perlindungan Rakyat. Pilar ini terdiri dari antisipasi inflasi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ketat; pengamanan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta pengendalian harga bahan pokok; penguatan UMKM dan industri dalam negeri sebagai benteng ekonomi domestik.

“Dalam situasi global yang sulit, perlindungan terhadap rakyat harus menjadi prioritas utama,” kata Anggota Dapil Jawa Timur VII tersebut.

Terkait diplomasi, Ibas menegaskan Indonesia harus tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

Menurut Ibas, prinsip ini bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif mendorong perdamaian berdasarkan keadilan internasional.

Pilar Diplomasi Aktif dan Konsisten dilakukan dengan mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, dan gencatan senjata. Selain itu, Ibas juga mendorong pemerintah untuk menguatkan peran Indonesia di forum multilateral sebagai bagian dari solusi (part of the solution).

Penguatan Nilai Kebangsaan dan Pesan Persatuan

Ibas juga mengingatkan konstitusi Indonesia melalui Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bangsa ini untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan, harus menjadi kompas moral diplomasi.

“Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi global. Kita adalah bangsa besar yang konsisten menolak perang dan kekerasan. Kita harus menjadi bangsa yang kokoh dalam nilai, kuat dalam ekonomi, dan bijak dalam diplomasi,” ujar Ibas.

Ibas mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, parlemen, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk memperkuat persatuan nasional dan semangat gotong royong. Ibas meyakini stabilitas dalam negeri adalah kunci utama menghadapi guncangan eksternal.

“Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia,” pungkasnya

(akn/ega)