Eberta
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyinggung tingginya protes dari masyarakat ketika terdapat rotasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI BPJS Kesehatan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, beberapa pekan lalu.
Pernyataan itu disampaikan Budi dalam forum Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta yang disiarkan secara daring, Senin, 23 Februari 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Budi mulanya mengatakan bahwa tahun ini defisit dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kian melebar, sehingga harus segera ada kenaikan iuran. Namun kebijakan itu sulit dilakukan lantaran berpotensi menuai protes dari masyarakat.
Ia mengatakan tingginya sensitivitas tersebut kadang-kadang membuat dirinya selaku pembuat kebijakan gamang. Ia mencontohkan bagaimana gelombang protes didapatkan Gus Ipul ketika menonaktifkan 11 juta PBI JK awal Februari lalu. “Pas (kebijakan penonaktifan PBI) Gus Ipul begitu keluar, dihajarnya seperti apa, kan saya lihat,” kata Budi.
Padahal, Budi melanjutkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu hanya akan menyasar kelompok minoritas atau orang kaya dari desil 7-10 menurut pemeringkatan Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara sebagian besar masyarakat, yakni yang berada di desil 1-6, tidak akan terdampak dari kenaikan iuran lantara beban mereka dibayarkan oleh negara.
Masalahnya, Budi berujar, kelompok minoritas yang terdampak kerap protes, sehingga menimbulkan kegaduhan sebagaimana yang terjadi dalam kasus pemutakhiran peserta PBI-JK. “Cuma di Indonesia ini kalau minoritas ini rame di medsos, seakan-akan dia mewakili 280 juta rakyat Indonesia,” kata Budi. “Jadinya kita sebagai pimpinan negara juga suka merasa gamang.”
Sebelumnya, pada 2 Februari lalu, Menteri Sosial menonaktifkan 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan. Penonaktifan jutaan peserta secara tiba-tiba itu terjadi karena pemutakhiran pendataan penerima bantuan sosial melalui penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut digunakan sebagai acuan tunggal untuk semua program bantuan pemerintah. Kejadian itu menjadi heboh karena membuat pasien cuci darah tak bisa mendapat perawatan lantaran status PBI BPJS mereka nonaktif.
