INFO TEMPO – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan Indonesia–Uni Eropa atau IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement). Selain melalui jalur eksekutif, kata dia, kemitraan tersebut juga harus diperkuat lewat diplomasi parlemen sebagai pilar strategis dalam hubungan kedua pihak.

IEU-CEPA adalah perjanjian dagang komprehensif untuk meningkatkan investasi dan ekspor-impor antara Indonesia dan Uni Eropa.

Hal itu disampaikan Ravindra dalam pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia dan Brunei Darussalam H.E. Denis Chaibi. Pertemuan tersebut turut dihadiri Head of the South East Asia and ASEAN Division European External Action Service (EEAS) Leila Fernandez-Stembridge serta Minister Counsellor for Parliamentary Relations pada Delegasi UE untuk ASEAN Antoine Ripoll.

Ravindra menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Uni Eropa menjadi sinyal kuat bahwa hubungan Indonesia–UE tidak hanya berkembang pada level bilateral, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur kemitraan strategis yang lebih luas antara Uni Eropa dan ASEAN. “Dengan diplomasi parlemen sebagai pilar penting,” ujarnya kepada Parlementaria di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Ravindra menyoroti capaian penting hubungan Indonesia–Uni Eropa melalui IEU-CEPA yang dicapai pada 13 Juli 2025, setelah hampir satu dekade proses negosiasi. Menurut dia, IEU-CEPA menjadi tonggak baru yang menandai fase kemitraan yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Uni Eropa di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN.

Ravindra juga berujar bahwa Uni Eropa masih menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Pada 2024, nilai perdagangan bilateral tercatat sekitar US$ 30,1 miliar, dengan Indonesia membukukan surplus sekitar US$ 4,5 miliar atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia meyakini implementasi IEU-CEPA ke depan akan membuka akses pasar lebih luas, memperkuat ekspor Indonesia, sekaligus mendorong investasi berkelanjutan yang memberi manfaat konkret bagi kedua pihak.

Selain aspek ekonomi, Ravindra menilai kerja sama Indonesia–Uni Eropa juga memiliki dimensi penting pada bidang geopolitik dan keamanan. Kedua pihak disebut memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk dukungan terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Ia menekankan, keterlibatan Uni Eropa dalam berbagai kerangka kerja sama ASEAN merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas Indo-Pasifik secara berkelanjutan.

Ravindra menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan Indonesia–Uni Eropa, termasuk dalam mendorong kesinambungan kemitraan jangka panjang. Menurut dia, hubungan antarparlemen dapat menjadi ruang dialog untuk membahas isu lintas kawasan, memperdalam saling pengertian, serta memperkuat kerja sama konkret yang berdampak bagi masyarakat.

Ravindra juga menyoroti peluang besar kerja sama ekonomi yang lahir dari komplementaritas kekuatan kedua pihak. Uni Eropa dinilai memiliki keunggulan pada pengembangan energi terbarukan, teknologi hijau, serta ekonomi maritim berkelanjutan.

Sementara itu, Indonesia memiliki potensi besar pada hilirisasi sumber daya alam dan sektor pertambangan, termasuk produk turunan kelapa sawit serta komoditas mineral strategis seperti tembaga dan produk terkait baja yang memiliki nilai penting bagi pasar Eropa.

Dengan populasi lebih dari 400 juta di Uni Eropa dan lebih dari 285 juta di Indonesia, Ravindra meyakini kedua pihak memiliki pasar yang sangat menjanjikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Menutup pertemuan, Ravindra menegaskan komitmen Indonesia untuk memperdalam dan memperluas kerja sama dengan Uni Eropa, baik pada level bilateral maupun dalam kerangka ASEAN–UE, termasuk melalui penguatan diplomasi parlemen.

Ia meyakini kemitraan yang inklusif dan berbasis kawasan ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua belah pihak serta berkontribusi pada tatanan global yang lebih adil dan berkelanjutan. (*)