Eberta
GUBERNUR Jakarta Pramono Anung mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi Jakarta. Klaim itu disampaikan Pramono usai menandatangani nota kesepakatan sinergi penyelenggaraan MBG antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pramono mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Menurut dia, kolaborasi dengan BGN menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda di Jakarta.
“Apa yang dilakukan melalui program makan bergizi gratis memiliki dampak yang luar biasa dan signifikan bagi Jakarta,” kata Pramono yang turut dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana di Balai Kota Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Pramono mengklaim indikator ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jakarta secara year-on-year tercatat 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Perbaikan gizi, kata dia, berdampak langsung pada penurunan angka stunting, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan lapangan kerja. “Angka stunting menurun, tingkat kemiskinan juga turun, dan lapangan kerja mengalami peningkatan. Di sisi lain, kondisi pendidikan anak-anak sekolah di Jakarta relatif sangat baik,” ujar dia.
Kritikan terhadap Program MBG
Di tengah klaim positif pemerintah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) sepanjang Januari 2026. Secara kumulatif, JPPI menyebut total korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 mencapai 21.254 orang.
Data tersebut disampaikan Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menanggapi kembali munculnya kasus keracunan MBG di berbagai daerah pada awal tahun ini. Ubaid menilai rangkaian peristiwa keracunan itu menjadi peringatan serius bagi pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.
JPPI juga meminta program makan bergizi gratis (MBG) diberhentikan sementara selama Ramadan. JPPI menghitung pemerintah bisa menghemat sedikitnya Rp 36 triliun jika MBG diliburkan selama jeda satu bulan puasa.
Ubaid mengatakan angka itu didapatkan dengan menjumlahkan estimasi biaya MBG setiap harinya yang mencapai Rp 1,2 triliun. “Jika biaya MBG sebesar Rp 1,2 triliun per hari, maka meliburkan program selama 30 hari akan menyelamatkan uang negara sebesar Rp 36 triliun,” kata dia kepada Tempo pada Selasa, 20 Januari 2026.
Menurut JPPI, berkaca pada penyaluran MBG saat Ramadan tahun lalu atau setiap kali musim liburan, kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa dan penerima manfaat jauh dari standar. Seperti makanan kemasan, nasi keras, sayur layu, dan pelbagai makanan tidak layak konsumsi lainnya.
