Polisi Siagakan 1.174 Personel Kawal Demo Buruh di Jakpus Hari Ini

Jakarta

Kelompok buruh akan menggelar demonstrasi terkait upah minimum provinsi (UMP) Jakarta hari ini. Polisi menyiagakan 1.174 personel gabungan untuk mengawal aksi.

“Pengamanan aksi unjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI DKI Jakarta, KSPI Provinsi Jawa Barat dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir. 1.174 personel gabungan (Polda, Polres, Polsek jajaran), pelayanan unjuk rasa wilayah Jakpus,” kata Kasie Humas Polres Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Erlin mengatakan rekayasa lalu lintas di lokasi aksi bersifat situasional. Dia mengimbau masyarakat mencari jalur alternatif lain untuk menghindari kemacetan.

Dia mengatakan personel yang bertugas akan mengutamakan pendekatan humanis dan dialog. Erlin mengajak massa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan sesuai aturan.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan aksi akan digelar sekitar Istana. Massa akan berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

“Mengusung isu revisi UMP dan UMSP DKI yang sangat murah, kembalikan UMSK 19 kabupaten/kota se-Jabar sesuai rekomendasi bupati atau walikotanya, selamatkan 2.500 buruh PT Pakerin Mojokerto dari PHK akibat ulah pemerintah pusat,” tuturnya.

Saksikan Live DetikPagi:

(wnv/haf)

  • Related Posts

    Pengadilan tinggi AS membatalkan peta pemungutan suara di Louisiana di tengah perjuangan pemekaran wilayah secara nasional

    Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa peta pemilu Louisiana dibuat secara inkonstitusional untuk menciptakan dua distrik mayoritas kulit hitam. Keputusan yang diumumkan pada hari Kamis merupakan penafsiran ulang besar-besaran atas…

    Penyelidikan admin Trump terhadap ABC di tengah pertikaian Kimmel memicu kekhawatiran kebebasan yang dikemukakan di AS

    Para pengkritik Presiden Donald Trump dan pendukungnya berpendapat kebebasan di Amerika Serikat mengecam keputusan pemerintahannya yang meninjau ulang izin siaran beberapa saluran ABC, dan menyebut tindakan tersebut “inkonstitusional”. Penyelidikan oleh…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *