Jakarta –

Ratusan WNI di Kamboja melapor diri ke KBRI Phnom Penh dan mengajukan fasilitas deportasi setelah keluar dari sindikat penipuan daring (online scam) tempat mereka bekerja. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memperkirakan WNI di sana masih akan terus berdatangan ke KBRI Phnom Penh.

“Karena upaya pemberantasan (sindikat penipuan daring) oleh pemerintah Kamboja masih akan terus berlanjut, kita prediksikan masih banyak lagi yang akan datang ke Phnom Penh dan mengadu ke KBRI,” kata Pelaksana tugas (Plt) Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu, Heni Hamidah saat dihubungi, Selasa (20/1/2025).

Heni menuturkan ratusan WNI yang datang ke KBRI Phnom Penh akan dipulangkan secara mandiri. Kemlu akan menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang paspornya ditahan sindikat agar bisa kembali ke tanah air.

“Mereka akan pulang secara mandiri. Kalau paspornya tidak ada, KBRI akan menerbitkan SPLP untuk mereka pulang secara mandiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menyampaikan ratusan WNI melapor diri ke KBRI Phnom Penh dan mengajukan fasilitas deportasi. Hal ini dilakukan setelah mereka keluar dari sindikat penipuan daring (online scam) tempat mereka bekerja.

Dubes Santo mengatakan permintaan ‘pulang itu’ melonjak seiring dengan semakin intensifnya pemberantasan sindikat penipuan daring, sebagaimana instruksi Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, yang membuat para sindikat akhirnya melepas pekerjanya begitu saja.

“Selama dua hari terakhir, sudah terdapat 308 WNI yang melapor secara ‘walk-in’ ke KBRI setelah dikeluarkan dari sindikat penipuan daring,” kata Dubes Santo dilansir Antara, Senin (19/1/2026).

KBRI Phnom Penh mencatat pada periode Januari 2026, sudah ada 375 WNI melapor ke KBRI Phnom Penh setelah keluar dari sindikat penipuan daring, dengan 243 WNI di antaranya datang hanya dalam kurun waktu dua hari pada 16-17 Januari.

Kemudian, pada 18 Januari, ada tambahan 65 WNI, dengan latar belakang yang sama, melapor ke KBRI Phnom Penh. Dubes Santo mengatakan para WNI tersebut pada umumnya dalam kondisi aman dan sehat, tetapi mereka memiliki permasalahan yang bervariasi.

“Ada yang pegang paspor, dan ada yang paspornya disita sindikat. Ada yang statusnya ‘overstay’, dan ada yang masih punya izin tinggal yang valid di Kamboja,” katanya.

Ada pula WNI yang “masih ingin coba-coba mencari pekerjaan lain di Kamboja”, kata dia, meskipun sebagian lainnya ingin segera pulang ke Indonesia.

Ia memastikan bahwa KBRI Phnom Penh akan menangani ratusan WNI tersebut sesuai dengan prosedur standar yang telah diterapkan kepada ribuan WNI senasib yang sebelumnya ditangani. KBRI Phnom Penh juga akan meningkatkan koordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak lain di Kamboja, begitu pula dengan pihak berwenang di tanah air, untuk mempercepat proses deportasi para WNI bermasalah.

“Namun, seluruh WNI diarahkan untuk pulang ke tanah air secara mandiri,” kata dia, menambahkan.

(dek/idn)