3 Hal Diketahui Sejauh Ini soal Walkot Madiun Kena OTT KPK

Jakarta

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Madiun, Jawa Timur. Salah satu yang kena OTT adalah Wali Kota Madiun, Maidi.

OTT terhadap Maidi itu dibenarkan oleh Jubir KPK Budi Prasetyo. Berikut 3 hal yang diketahui sejauh ini terkait OTT Walkot Madiun:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. KPK Amankan Total 15 Orang

KPK mengatakan ada 15 orang yang diamankan dalam OTT di Madiun. Salah satunya ialah Maidi.

“Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

KPK kemudian membawa sembilan orang ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, KPK belum mengungkap detail siapa saja yang dibawa.

“Selanjutnya sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” jelas Budi.

2. Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

KPK mengamankan uang dalam OTT itu. Namun, Budi belum menjelaskan uang itu berasal dari siapa dan untuk siapa.

“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai,” ucap Budi.

Budi belum menjelaskan detail berapa uang yang diamankan. KPK hanya menyebut uang yang diamankan berjumlah ratusan juta rupiah.

“Senilai ratusan juta rupiah,” ucapnya.

3. Terkait Fee Proyek

Budi menyebut OTT ini berkaitan dengan dugaan fee proyek. KPK juga menyebut OTT terkait dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun.

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” kata Budi.

Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.

(haf/fas)

  • Related Posts

    Pemerintah militer Myanmar menolak perundingan damai

    Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dipilih oleh parlemen sebagai presiden awal bulan ini setelah pemilu dicemooh sebagai pemilu palsu. Pemerintah Myanmar yang didukung militer telah mengundang kelompok-kelompok yang berseberangan untuk…

    permohonan bantuan hukum pro-Palestina tetap tinggi pada tahun 2025 di tengah tekanan kampus AS

    Washington, DC – tuntutan dukungan hukum terkait advokasi pro-Palestina tetap tinggi di Amerika Serikat pada tahun lalu, ketika Presiden Donald Trump mengancam aktivisme dan universitas dengan hukuman. Dalam laporan tahunan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *