Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Parpol, Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden

Jakarta

Ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan bahwa tahun ini akan menjadi partai politik usai menggelar rakernas. Mereka ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Satu hal kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Ketum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam live YouTube Gerakan Rakyat, Minggu (18/1/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sahrin menyebut perjuangan Gerakan Rakyat dari 2023 tentu memiliki harapan yang semakin tinggi. Dia menetapkan bahwa ormas ini akan menjadi sebuah parpol dengan nama Partai Gerakan Rakyat.

“Dan di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini melalui rapat kerja nasional, telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat,” katanya.

“Tentunya bukanlah sebuah perjuangan yang ringan, kita semua sadar bahwa mendirikan partai politik di Indonesia ini dan mungkin bisa dicek di seluruh negara barangkali, pendirian partai politik di Indonesia adalah penuh dengan syarat-syarat yang mungkin sangat-sangat berat di muka bumi ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sahrin mengingatkan para anggotanya bahwa mendirikan parpol butuh struktur yang mewakili di setiap provinsi di Indonesia.

“Yang pertama untuk mendirikan partai politik harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan 100% di tingkat wilayah, berarti kita harus memiliki 38 struktur di seluruh provinsi yang kedua harus ada 75% di seluruh daerah, berarti sekitar 402 kota/kabupaten kita harus memiliki struktur,” ujarnya.

(azh/imk)

  • Related Posts

    Pemerintah militer Myanmar menolak perundingan damai

    Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dipilih oleh parlemen sebagai presiden awal bulan ini setelah pemilu dicemooh sebagai pemilu palsu. Pemerintah Myanmar yang didukung militer telah mengundang kelompok-kelompok yang berseberangan untuk…

    permohonan bantuan hukum pro-Palestina tetap tinggi pada tahun 2025 di tengah tekanan kampus AS

    Washington, DC – tuntutan dukungan hukum terkait advokasi pro-Palestina tetap tinggi di Amerika Serikat pada tahun lalu, ketika Presiden Donald Trump mengancam aktivisme dan universitas dengan hukuman. Dalam laporan tahunan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *