KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan, partainya akan membuka komunikasi dengan fraksi lain untuk menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD atau pilkada tidak langsung.

Ketua DPR RI itu mengatakan PDIP selalu membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar pilkada tetap digelar secara langsung. “Kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi. Jadi enggak pernah ada komunikasi yang tertutup, terbuka untuk selalu berkomunikasi,” ujar Puan setelah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026. 

Puan juga mengatakan DPR belum membahas revisi Undang-Undang Pemilu karena baru pembukaan masa sidang. “Jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait.”

Dalam rapat kerja nasional atau rakernas I yang digelar pada 9-12 Januari 2026 di Jakarta, PDIP menyatakan sikap menolak wacana pilkada lewat DPRD.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Aceh Jamaluddin Idham, yang membacakan hasil rakernas partai, menjelaskan alasan PDIP menolak pilkada tak langsung. Menurut dia, rakernas menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya.

“Yakni melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Idham di Beach City International Stadium, Jakarta Utara pada Senin, 12 Januari 2026.