PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan demokrasi di Indonesia kerap mengalami kemajuan dan kemunduran. Partai berlambang banteng moncong putih itu menganalogikan kondisi tersebut dengan gerakan senam poco-poco yang maju dan mundur.

PDIP menyampaikan perbandingan tersebut untuk menggambarkan upaya mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi tidak langsung. PDIP berencana menyampaikan sikap resmi soal isu yang sedang bergulir ini saat hari terakhir rapat kerja nasional (rakernas) di Ancol, Jakarta, pada Senin, 12 Januari 2026.

Meski sikap resmi partai baru disampaikan besok, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberi sinyal akan menyikapi wacana itu dengan kritis. Sinyal itu disampaikan kepada kader-kader PDIP saat Megawati memberikan arahan dalam forum rakernas pada Sabtu ini.

Muhammad Syaeful Mujab, politikus PDIP, menuturkan Megawati menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi perubahan sistem pilkada. “Ibu Megawati sudah memberikan hint sedikit, ‘Kok demokrasi kita itu kayak senam poco-poco ya?’,” kata Mujab dalam sesi konferensi pers kedua Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Ahad, 11 Januari 2026.

Gerakan senam poco-poco, kata Mujab, adalah maju dan mundur. Dia menilai demokrasi di Indonesia seharusnya terus maju tanpa langkah mundur. “Bagi Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, yang namanya demokrasi itu harus maju ke depan,” tutur dia. 

Menurut dia, isu yang mengevaluasi sistem pilkada langsung berpotensi membawa demokrasi kembali ke belakang. “Sehingga kami melihat sekarang ini, momen di mana kami mengkaji kembali apakah Pilkada ini harus langsung atau tidak langsung, itu adalah momen demokrasi mau dibuat kayak senam poco-poco: maju, mundur, maju, mundur,” ujar Mujab. 

Isu pilkada tidak langsung kembali mencuat seiring rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Isu pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu muncul dengan alasan efisiensi anggaran, stabilitas politik daerah, serta evaluasi terhadap berbagai persoalan dalam pilkada langsung, seperti konflik horizontal dan praktik politik uang. Usulan mengembalikan mekanisme pilkada melalui DPRD menuai kritik karena berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat dan menjadi kemunduran demokrasi.

Mujab menegaskan, rakyat seharusnya punya kedaulatan untuk memilih pemimpin secara langsung. Dia mengatakan, berbagai masalah pilkada, seperti politik uang, tidak bisa diselesaikan dengan pemilihan tidak langsung. “PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus diselesaikan dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” kata politikus kelahiran Tegal, Jawa Tengah ini.

PDIP menggelar rakernas di Ancol, Jakarta, pada Sabtu hingga Senin, 10-12 Januari 2026. Dalam kegiatan ini, PDIP akan merumuskan sikap partai terhadap isu-isu politik nasional, termasuk isu pilkada tidak langsung.

Usulan pilkada tak langsung menguat setelah sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Presiden Prabowo Subianto, seperti Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, menyatakan dukungan pilkada lewat DPRD. 

Partai NasDem juga menyatakan dukungannya. Partai Demokrat menyebutkan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo. Sikap Demokrat ini berubah. Pada 2014, ketika presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menolak pilkada tidak langsung dan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pilihan Editor: