ANGGOTA Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan komisinya segera mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul temuan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar sanitasi. Sejumlah SPPG atau dapur proyek makanan bergizi gratis (MBG) yang disebut bermasalah, Irma menuturkan, ditemukan para legislator Komisi IX DPR di daerah pemilihan masing-masing.

Komisi IX DPR merupakan mitra kerja BGN dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. “RDP dijadwalkan pada awal masa sidang,” kata Irma dalam keterangan tertulis pada Jumat, 9 Januari 2026.

Sejak 10 Desember 2025, DPR diketahui memasuki masa reses. Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 dijadwalkan kembali dimulai pada 12 Januari 2026.

Dalam RDP mendatang, Irma mengatakan, Komisi IX DPR juga akan membahas standar gizi serta kualitas menu MBG. Berdasarkan temuan di lapangan, masih ditemukan menu MBG yang mengandung gula, garam, dan lemak berlebihan.

Selain itu, terdapat pula menu MBG yang menggunakan susu impor serta makanan berbahan pengawet seperti bakso dan roti. “Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi PR di Komisi,” ujar politikus Partai NasDem itu.

Ihwal kasus keracunan, Irma mengatakan, jumlah kejadian itu sejauh ini telah menurun secara signifikan. Namun, penurunan tersebut dinilai belum sejalan dengan masih ditemukannya persoalan pada kualitas menu dan standar sanitasi SPPG. “Tetapi, untuk keberhasilan MBG, soal klaim Pak Presiden saat ini perlu diapresiasi, tak perlu dipermasalahkan,” kata Irma.

Sebelumnya, dalam pidato pada acara retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan program MBG mencapai 99 persen berdasarkan hasil evaluasi pemerintah. Dia tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. “Dengan kekuangan 0,00 sekian itu pun bagi kami sesuatu yang harus diatasi, dan alhamdulillah kami sudah mengatasi, sedang diatasi terus,” kata Prabowo dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa, 6 Januari 2026.

Menanggapi hal tersebut, anggota MBG Watch Galau D. Muhammad menilai, klaim Prabowo terhadap tingkat keberhasilan MBG tak sejalan dengan berbagai persoalan di lapangan, seperti tata kelola yang amburadul dan tak transparan, hingga banyaknya jumlah kasus keracunan.