Eberta
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak Presiden Prabowo Subianto menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL) atau setara Rp 5,89 juta. Selain itu, ia meminta upah minimum sektoral provinsi (UMSP) ditetapkan 5 persen di atas 100 persen KHL.
“Isu pertama yang ingin kami sampaikan kepada Presiden adalah menaikkan UMP DKI Jakarta menjadi 100 persen KHL dan UMSP 5 persen di atas 100 persen KHL,” kata Said Iqbal saat ditemui dalam aksi unjuk rasa buruh di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Said menilai, bila pemerintah ingin memberikan insentif kepada pengusaha, skemanya harus berupa subsidi upah yang ditransfer langsung dalam bentuk uang tunai kepada pekerja. “Bentuknya subsidi upah, transfer cash money, seperti di Australia dan Brasil,” ujarnya.
Ia menolak anggapan bahwa perusahaan di Jakarta tidak mampu membayar upah tinggi. Menurut dia, Jakarta merupakan kota dengan karakter industri berteknologi tinggi, jasa, dan perdagangan internasional, bukan kawasan industri padat karya. “Jakarta jangan diukur dengan pabrik-pabrik labor intensive. Itu pindah ke Bekasi, Sukabumi, atau Subang,” kata dia.
Said juga mengkritik praktik membayar upah murah di kota dengan biaya hidup tinggi. Ia menilai, semakin maju dan modern sebuah kota, semakin tinggi pula kebutuhan hidup dan upah pekerjanya. “Sudah tahu kota ini mahal, tapi bayar upah murah. Nggak bisa. Di seluruh dunia nggak begitu,” ujar dia.
Karena itu, Said meminta Presiden Prabowo Subianto memanggil pihak terkait untuk mengevaluasi kebijakan pengupahan di Jakarta. “Presiden harus memanggil, atau setidak-tidaknya menunjuk orang untuk meminta Gubernur DKI Jakarta mengubah UMP 2026 menjadi Rp 5,89 juta dan UMSP 5 persen di atas 100 persen KHL,” kata dia.
Menurut Said, kebijakan insentif yang ada saat ini tidak menyelesaikan persoalan upah murah di Jakarta. Ia menyebut insentif tersebut tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di ibu kota. “Hentikan sandiwara ini. Jakarta harus berpikir sebagai kota internasional,” ujar dia.
