Prabowo Bicara Bersatu Tak Harus Masuk Pemerintah, Contohkan PDIP

Jakarta

Presiden Prabowo Subianto mengatakan untuk mewujudkan rasa persatuan tidak harus bergabung ke dalam pemerintahan. Ia lantas memberikan contoh PDIP yang kini berada di luar pemerintah namun tetap bekerja sama.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Natal Nasional 2025, di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026). Prabowo menyebut Indonesia bisa makmur kalau seluruh elite bersatu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Negara kita hebat, negara kita kaya, dan negara kita bisa lebih makmur lagi asal pemimpin-pemimpinnya bersatu, kerja sama,” kata Prabowo.

Ia lantas mencontohkan PDIP yang saat ini memilih berada di luar pemerintahan, namun tetap membangun kerja sama. Prabowo pun menyatakan dukungan kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung yang berasal dari PDIP.

“Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah, tidak. PDIP boleh di luar, boleh tapi kerja sama. Saya dukung Pramono jadi Gubernur DKI, betul?” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipengaruhi oleh hasil politik di suatu daerah. Ia menolak anggapan bahwa kekalahannya di Sumatera Barat atau Aceh menjadi alasan untuk tidak menyalurkan program tersebut ke wilayah-wilayah itu.

“Saudara-saudara, apakah MBG nggak sampai Sumatera Barat karena aku kalah di Sumatera Barat berarti MBG jangan ke Sumatera Barat? Nggak ada itu,” ujarnya.

“Apa saya larang MBG ke Aceh? Aku kalah juga di Aceh. Tidak, karena sekarang saya bukan milik satu partai, saya sekarang milik seluruh bangsa Indonesia,” lanjut Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

(eva/dek)

  • Related Posts

    Pemuda di Bali Bakar Kandang Sapi-Mobil Ortu Pacar gegara Cinta Tak Direstui

    Jakarta – Pria berinisial NA (25) ditangkap polisi setelah diduga membakar kandang sapi dan sebuah mobil milik warga di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Aksi pembakaran itu diduga…

    Pihak yang berwenang di Indonesia menindak film dokumenter Papua yang kontroversial

    Umpan Berita Pihak yang berwenang di Indonesia telah menutup beberapa pemutaran film dokumenter baru tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, termasuk perampasan tanah oleh masyarakat adat. Jessica Washington…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *