WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan membantu pemulihan layanan publik pascabencana Sumatera sudah tiba di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu, 3 Januari 2026.

Bima menyambut kedatangan kloter pertama praja IPDN di Aceh Tamiang. Para praja tersebut akan bertugas membantu pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana selama satu bulan ke depan.

Menurut Bima, kehadiran kloter pertama ini akan mengawali keterlibatan aktif IPDN dalam mendukung percepatan normalisasi roda pemerintahan daerah yang terdampak bencana.

“Tugas kita semua di sini adalah mempercepat kembalinya fungsi-fungsi pemerintahan,” ujar Bima saat menyambut praja, dikutip dari keterangan resminya, 4 Januari 2025.

Bima menjelaskan, fokus utama penugasan Praja IPDN meliputi pembersihan dan penataan kembali kantor-kantor dinas, serta pendampingan terhadap seluruh perangkat daerah agar pelayanan publik dapat segera berjalan kembali.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi lapangan pascabencana tidak mudah dan menuntut kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan tinggi dari seluruh Praja IPDN. “Kondisinya tidak mudah, medannya berat. Tapi yakinilah bahwa Anda semua sebagai calon pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya.

Menurut Bima, penugasan di Aceh Tamiang merupakan bagian penting dari proses pembentukan karakter praja IPDN. Pengalaman tersebut menjadi ajang penggemblengan kepemimpinan, empati sosial, dan ketangguhan sebagai aparatur negara. “Di sini adalah kawah candradimuka, di sini adalah tempat penggemblengan (dan) tempat ujian bagi kalian semua,” ujarnya.

Selain mendukung pemulihan pemerintahan, Bima menegaskan praja IPDN juga akan dilibatkan dalam pendampingan pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat kembali bangkit.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melepas ratusan praja IPDN di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Sabtu, 3 Januari 2026. Keberangkatan terbagi dalam tiga kloter dengan total 1.132 orang pada hari yang berbeda.

Rombongan yang berangkat terdiri dari 863 praja dan sisanya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka akan bertugas selama satu bulan, mulai 3 Januari hingga 3 Februari 2026.

Tito mengungkapkan, berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih. Kantor bupati dan kantor perangkat daerah masih dipenuhi lumpur sehingga aktivitas pemerintahan belum berjalan maksimal.

Menurut Tito, pemulihan pemerintahan menjadi indikator utama kebangkitan daerah pascabencana. Sebab, pemerintahan yang pulih akan menguatkan koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik. Indikator penting lainnya adalah pulihnya ekonomi yang ditandai dengan hidupnya pertokoan, pasar, dan sektor sejenis.

“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Kenapa? Karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya,” kata Tito dalam acara pelepasan.

Oleh karena itu, praja IPDN akan fokus membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan agar pemerintahan dapat berjalan normal. Setelah kantor pemerintahan berfungsi, para praja akan diarahkan untuk membersihkan fasilitas lainnya, seperti pertokoan hingga pelayanan pemerintahan desa.