WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyarankan pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana Sumatra.

Alex mengatakan badan khusus ini diperlukan karena beragam jenis kerusakan akibat banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

Pilihan Editor: Tongkat Nabi Musa dan Bias Hukum Presiden
 
“Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Namun, banjir dan longsor disertai masifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan,” tegas Alex dalam pernyataan tertulis, Sabtu, 3 Januari 2026.
 
Saran Alex disampaikan untuk merespons usulan pembentukan satuan tugas (Satgas) Kuala dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis, 1 Januari 2026.
 
Satgas tersebut akan fokus mengeruk sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih. 
 
“Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan,” kata Politisikus Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Alex menilai dengan adanya badan khusus, pendanaan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi berada banyak kementrian dan lembaga. Ia mengatakan anggaran badan khusus nanti tinggal mengkoordinasikannya dengan kementerian dan lembaga. 
 
“Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus,” ujar Alex. 
 
Menurut Alex, badan khusus ini juga akan memberikan kepastian pada pemerintah daerah terutama penyintas bencana bahwa negara hadir secara langsung dan terencana dalam mengatasi dampak banjir ini.
 
“BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi. Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini,” ujarnya. 

Menurut dia, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias pascatsunami 2004 bisa menjadi contoh karena mampu mempercepat pembangunan infrastruktur. Bahkan mengakhiri konfik pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka.   
 
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 3 Januari 2026, secara keseluruhan ada 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan yang terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah. 
 
Aceh menjadi provinsi dengan tingkat kerusakan fasilitas publik terbesar. Di Aceh, terdapat 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan, serta 38 ruas jalan yang terdampak banjir dan tanah longsor.  
 
Di Sumatera Barat, kerusakan fasilitas meliputi 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 13 jembatan, serta 31 ruas jalan.  
 
Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 4 jembatan, serta 12 ruas jalan yang dilaporkan terdampak banjir.