KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia mengungkap sejumlah isu HAM yang menjadi perhatian sepanjang 2025. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan tren aduan kasus yang diterima lembaganya pada 2025 meliputi konflik agraria, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers, kasus kekerasan seksual, pemenuhan hak pencari suaka dan pengungsi, hingga kebebasan beragama.

“Beberapa kasus yang menjadi perhatian penting dalam penanganan, seperti kasus eksploitasi oleh eks Kapolres Ngada dan kasus kematian saudara Affan Kurniawan dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada 28 Agustus 2025,” kata Anis melalui keterangan tertulis, Jumat, 2 Januari 2026.

Kemudian, Komnas HAM juga memberikan perhatian terhadap kasus kekerasan, intimidasi, perusakan, pengusiran, pembubaran paksa dan persekusi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, serta di Padang, Sumatera Barat.

Isu aktual lain yang menjadi perhatian Komnas HAM adalah konflik di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau. Selain itu, ada pula sengketa petani rumput laut di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang terdampak kerusakan lingkungan pesisir akibat tumpahan minyak di Laut Timur.

Lalu, konflik dan kekerasan di Papua yang mengakibatkan hilangnya hak sipil dan hak politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya, juga menjadi perhatian. “Yang ditunjukkan dengan banyak korban kematian dan luka-luka serta pengungsian internal masyarakat dengan jumlah yang besar,” ujar Anis.

Adapun bencana ekologis berupa banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Pulau Sumatera bagian utara pada November 2025 lalu tak luput dari perhatian Komnas HAM. Selain menelan korban jiwa, Anis menjelaskan mala itu juga mengakibatkan hilangnya tempat tinggal; keterbatasan air bersih, listrik, makanan; hingga lumpuhnya fasilitas publik dan jalur-jalur transportasi.

Anis mengatakan bencana ekologis itu menyebabkan masyarakat terpaksa menjadi pengungsi internal. Maksudnya, masyarakat terpaksa harus mengungsi dalam negeri sendiri.

Komnas HAM, menurut dia, telah melakukan pengamatan situasi di tiga wilayah terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Temuan awal Komnas HAM mengindikasikan bahwa para pengungsi internal semakin rentan.

Berbagai keterbatasan di lokasi bencana hingga kondisi kesehatan juga disebutkan mulai memengaruhi kualitas hidup para pengungsi. Anis pun menegaskan bahwa mitigasi dan penanganan bencana secara komprehensif berbasis HAM perlu dilakukan.

Adapun Komnas HAM menerima 2.796 aduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2025. Anis mengungkapkan, dari jumlah tersebut, sebanyak 2.133 merupakan aduan baru dan 663 merupakan aduan lanjutan.

Anis merincikan bahwa klasifikasi pihak terlapor tertinggi adalah Kepolisian RI dengan 752 aduan, korporasi dengan 452 aduan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah 445 aduan, serta individu sejumlah 309 aduan. “Sedangkan untuk klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan dengan jumlah aduan sebanyak 891 (aduan),” ujar Anis.

Kemudian, Komnas HAM juga mencatat aduan dugaan pelanggaran hak atas keadilan sebanyak 863, hak atas rasa aman sebanyak 269, hak untuk hidup sebanyak 134, dan hak atas kebebasan pribadi sebanyak 71 aduan.

Klasifikasi isu yang diadukan di antaranya ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh aparat penegak hukum (APH) sejumlah 612 kasus; konflik agraria sebanyak 484 aduan; pengabaian hak kelompok rentan dan marginal sebanyak 219; ketenagakerjaan sejumlah 182; dan kekerasan dan/atau penyiksaan oleh aparat sebanyak 116 aduan.

“Komnas HAM menindaklanjuti aduan tersebut melalui fungsi pemantauan, penyelidikan, pengawasan, mediasi serta pemberian pendapat HAM di persidangan (amicus curiae),” tutur Anis.