Jakarta –

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya di wilayah Aceh, untuk mengoptimalkan peran keuchik atau kepala desa dalam mempercepat pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana. Data tersebut menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan pemerintah kepada warga terdampak.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam rapat bersama Presiden Prabowo pada Kamis (1/1) mengatakan bahwa pendataan kepada korban bencana menjadi kunci dalam penyaluran bantuan hunian dari pemerintah.

“Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).

Rapat tersebut digelar usai Presiden Prabowo meninjau rumah hunian Danantara di wilayah tersebut. Tito menjelaskan, dalam proses pemulihan pascabencana, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan biaya kepada masyarakat terdampak sesuai tingkat kerusakan hunian.

Hunian dengan kategori rusak ringan diberikan bantuan sebesar Rp15 juta, sementara rusak sedang sebesar Rp30 juta. Adapun untuk hunian rusak berat dan hilang, pemerintah mengupayakan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta memfasilitasi dana tunggu hunian (DTH).

Tito melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa dalam berbagai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana, pihaknya terus menekankan pentingnya percepatan pendataan. Data tersebut dapat dikoordinasikan oleh para gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada BNPB dan kementerian terkait.

Dalam perkembangannya, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara disebut telah melaporkan data secara cepat. Namun, Tito meminta Aceh untuk dapat mempercepat proses tersebut.

“Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu, data ini kuncinya pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota,” jelasnya.

Tito juga mengungkapkan adanya kendala pendataan saat kunjungannya ke Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu, yakni hilangnya data kependudukan masyarakat yang menyulitkan proses verifikasi. Untuk itu, ia mengusulkan optimalisasi peran keuchik dalam melakukan pendataan awal.

Data tersebut selanjutnya dilaporkan secara bertahap kepada bupati atau wali kota untuk diverifikasi bersama Kapolres dan Kajari setempat.

“Nah, ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan data masuk, kemudian diserahkan, diserahkan ke BNPB. Nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan,” jelasnya.

Sebagai contoh, Tito menyebut percepatan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terbukti mampu mempercepat pemulihan pascabencana. Setelah data dilaporkan, masyarakat terdampak langsung menerima bantuan dan berangsur meninggalkan lokasi pengungsian.

“Nah, ini yang kami lihat, ini adalah salah satu kecepatan ini, datanya menjadi kunci. Untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18, yang daerahnya terdampak, ini secepat mungkin datanya [dapat dilaporkan],” tandasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

(anl/ega)