WAKIL Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan wacana kepala daerah dipilih kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sedang dikaji koalisi partai pendukung Presiden Prabowo Subianto. Dia mengklaim partai koalisi sedang memikirkan sistem yang berorientasi memperkuat demokrasi.

“Karena demokrasi ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya. Jadi, kami mencari jalan yang baik, jalan yang pas untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu yang sedang kami pikirkan di koalisi, dan tentunya terbuka diskusinya,” kata Fahri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025.

Dia mengatakan wacana kepala daerah dipilih DPRD merupakan isu lama. Bagi dia, kini waktu yang pas mengambil keputusan. “Ini tema lama. Ini waktunya mengambil keputusan,” kata dia. Dia berkata partai-partai koalisi saat ini sedang melakukan kajian internal membahas wacana ini. Partai Gelora juga melakukan kajian internal. 

“Partai-partai (koalisi) sendiri secara internal, mereka melakukan kajian, karena kalau seperti kami di Gelora, tidak punya anggota (perwakilan) di pusat (DPR), tetapi ada di daerah-daerah, dan kami mengevaluasi dinamika dari teman-teman di daerah,” ujar dia. 

Partai Gelora bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau partai pendukung pemerintah bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, NasDem, PPP, Partai Bulan Bintang, PSI, Partai Garuda, PRIMA, dan satu partai lokal yaitu Partai Aceh.

Sebelumnya beredar foto empat pimpinan partai politik yang masuk Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan tertutup di rumah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada Ahad, 28 Desember 2025. Keempatnya adalah Bahlil, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Persamuhan elite politik itu terabadikan dalam sebuah foto yang beredar di media massa. Ketua partai politik yang meriung di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu bersamaan dengan bergulirnya wacana pilkada lewat DPRD. Bahlil sebelumnya menegaskan usulan itu dalam Rapat Pimpinan Nasional Golkar pada 20 Desember 2025 dengan alasan perbaikan sistem sekaligus menghemat ongkos politik.

PAN, PKB dan Gerindra adalah partai yang mendukung pengembalian sistem pilkada tak langsung. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan partainya akan mendukung usul penghapusan Pilkada langsung dengan mempertimbangkan berbagai masukan. “Jangan sampai pembahasan nantinya memancing demonstrasi yang masif secara nasional,” ujar Viva pada 22 Desember 2025.

Legislator fraksi PKB Muhammad Khozin mengklaim, sistem pilkada langsung perlu dievaluasi untuk perbaikan proses demokrasi di daerah. Menurut dia, konstitusi telah memberi panduan pilkada dapat dilakukan dengan sistem apapun selagi memenuhi prinsip yang demokratis. 

“Biaya politik mahal, rawan korupsi, hingga dekonsentrasi gubernur sebagai representasi pemerintah pusat jadi pertimbangan kami,” kata Khozin.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga sempat mengemukakan hal yang sama saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.

Presiden Prabowo mengatakan sistem pilkada langsung, menelan biaya mahal. Namun apabila pilkada dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. “Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” ujar dia.