BNPB Minta Tambahan TNI-Polri buat Menangani Banjir Sumatera

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta Presiden Prabowo Subianto menambah jumlah personel dalam membantu penanganan bencana di Aceh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Sunaryanto meminta tambahan personel Tentara Nasional Indonesia dan Polri untuk menangani banjir dan tanah longsor di beberapa daerah di Provinsi Aceh.

“Kepala BNPB melaporkan dan meminta tambahan personel baik TNI maupun Polisi khususnya di beberapa wilayah di Aceh,” kata juru bicara presiden ini di Sumatera Barat, pada Kamis, 18 Desember 2025, yang dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Petinggi Partai Gerindra ini mengatakan Suharyanto meminta tambahan personel untuk menangani daerah yang masih tergenang lumpur. Beberapa daerah itu di antaranya Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. 

“Masih terdapat banyak genangan yang itu membutuhkan tambahan personel,” kata Prasetyo. Namun, Prasetyo tidak menjelaskan respons Prabowo atas permintaan Suharyanto tersebut. 

Banjir dan tanah longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November 2025. Sesuai dengan data BNPB per pukul 19.00 WIB, Kamis, 18 Desember 2025, korban meninggal akibat bencana Sumatera ini sebanyak 1.068 orang. Angka korban meninggal kemungkinan masih bertambah. Sebab, BNPB mencatat terdapat 190 orang yang masih belum ditemukan hingga tiga pekan setelah banjir Sumatera.

BNPB juga melaporkan lebih dari 7 ribu orang mengalami luka-luka. Bencana ini juga mengakibatkan kerusakan sebanyak 147.236 unit rumah, serta ribuan fasilitas publik, termasuk sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah.

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *