Waka Komisi IV DPR Dukung Gerakan Beli Hutan: Selama Tak Bertentangan dengan Aturan

Jakarta

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menanggapi gerakan patungan beli hutan yang ramai di media sosial (medsos). Ahmad Yohan menilai gerakan itu menunjukkan anak muda di RI semakin peduli terhadap isu lingkungan.

“Tentu kami sangat senang kalau semakin banyak di antara anak bangsa yang punya kepedulian dengan hutan karena sesungguhnya hutan sangat besar manfaatnya untuk keberlanjutan hidup kita. Selama niat baik ini tidak bertentangan dengan aturan atau undang-undang tentu kami akan mendukung,” kata Yohan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yohan memberikan apresiasi terkait gerakan tersebut. Ia mengatakan inisiasi yang dilakukan oleh Pandawara Group sebagai bentuk kecintaan terhadap RI.

“Kita harus memberi apresiasi dan mendukung kepada siapa pun anak bangsa yang ingin menjaga hutan kita. Ekspresi dari Pandawara adalah bentuk cintanya kepada Tanah Air dengan memastikan terjaganya dan lestarinya hutan kita,” ungkapnya.

Legislator PAN ini mengatakan Komisi IV DPR akan mencari solusi terbaik soal gerakan itu. Ia berharap gerakan yang dilakukan juga tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

“Selama itu niatnya baik tentu kita semua harus beri apresiasi dan nanti bersama-sama kita carikan jalannya agar niat baik ini bisa berjalan tanpa menabrak aturan,” ucapnya.

Sebelumnya, salah satu organisasi non pemerintah, Pandawara Group, menyuarakan gerakan ini usai bencana di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, lantaran faktor deforestasi. Sejumlah penyanyi seperti Denny Caknan dan Vidi Aldiano menyambut baik gerakan patungan membeli hutan.

(dwr/fca)

  • Related Posts

    PAN Nilai Usulan Lembaga Pengawas Kaderisasi Parpol Bisa Tabrak Konstitusi

    Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi usulan KPK terkait pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai politik. PAN menilai lembaga pengawasan kaderisasi partai politik oleh KPK akan melanggar konstitusi. “PAN mengapresiasi…

    Menko Yusril Usul Jumlah Komisi di DPR Jadi Ambang Batas Parlemen

    Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan ambang batas bagi partai politik peserta…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *