KOALISI Masyarakat Sipil menyampaikan somasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan banjir dan longsor yang melanca Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

Somasi ini disampaikan oleh 113 organisasi dan lembaga masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hukum, riset, hingga sektor lingkungan hidup.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan koalisi prihatin atas bencana banjir Sumatera. Peristiwa tersebut berdampak hebat pada kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, kerugian sosial-ekonomi dan juga kerusakan lingkungan berskala luas. 

“Berdasarkan perkembangan situasi di lapangan, kami mendesak agar Presiden Republik Indonesia segera menetapkan status bencana nasional,” kata Isnur dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari laman YLBHI, Rabu, 10 Desember 2025. 

Selain itu, koalisi juga meminta pemerintah untuk menangani bencana ini dengan cepat dan terukur agar para korban segera mendapatkan haknya.

Hingga 8 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 974 orang meninggal dan 298 hilang. Angka korban jiwa kemungkinan bertambah karena belum termasuk korban yang belum ditemukan. Selain itu, terdapat puluhan ribu orang dipaksa menjadi pengungsi. 

“Kondisi saat ini sangat rentan, terutama bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang dengan usia lanjut,” ujar Isnur. 

Menurut Isnur, kejadian ini menimbulkan risiko korban tidak mendapatkan layanan kesehatan yang inklusif, dan pengabaian terhadap hak-hak kesehatan reproduksi. Sebab sampai detik ini belum ada bantuan yang memadai memperburuk kesenjangan akses perempuan terhadap air bersih, sanitasi yang aman, pembalut, layanan kesehatan ibu, serta perlindungan di ruang pengungsian. 

“Kami memperkirakan jumlah korban akan terus bertambah seiring terbatasnya akses evakuasi dan lambatnya mobilisasi bantuan,” ujarnya. 

Kerusakan infrastruktur yang masif mulai dari terputusnya akses jalan hingga lumpuhnya jaringan komunikasi menghambat evakuasi, layanan medis, dan distribusi logistik. Banyak wilayah terisolasi, sementara masyarakat yang bertahan di dalamnya berada dalam kondisi sangat rentan tanpa perbekalan memadai. “Situasi ini menegaskan urgensi intervensi cepat pemerintah pusat untuk mengutamakan keselamatan warga tanpa terhalang prosedur birokrasi,” kata dia. 

Beban masyarakat semakin berat dengan kerugian sosial-ekonomi yang sangat besar, seperti ribuan rumah hancur, pertanian dan tempat usaha musnah, serta aktivitas ekonomi berhenti total. Banyak warga kehilangan mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Isnur, pemulihan dalam skala ini mustahil ditangani pemerintah daerah sendiri. Sehingga membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat termasuk anggaran nasional, dukungan teknis, serta rekonstruksi terpadu.

“Warga sebagai korban terdampak memiliki hak konstitusional. Bukan hanya menuntut pada ganti kerugian kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, gangguan akses kesehatan dan yang lainnya terhadap negara, tetapi terhadap pihak perusahaan swasta,” katanya. 

Selain penyelamatan jiwa, penegakan hukum tidak boleh diabaikan. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, penetapan status bencana nasional akan membuka jalan bagi investigasi menyeluruh lintas daerah untuk mengungkap penyebab struktural. Status ini juga akan memastikan para pelaku yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan kelalaian tata kelola diproses secara hukum. 

“Penetapan bencana nasional bukan hanya status administratif, tetapi langkah mendesak untuk menyelamatkan nyawa, mempercepat penanganan yang sensitif gender, dan memastikan negara hadir sepenuhnya melindungi rakyat,” kata Jerry. 

Menurut Jerry, tindak lanjut penetapan bencana nasional juga harus memastikan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta pelibatan dan pengawasan oleh berbagai pihak. Situasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah memenuhi seluruh indikator. “Kami mendesak Presiden segera mengambil keputusan demi kemanusiaan, keselamatan, dan masa depan masyarakat terdampak,” ujarnya. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan alasan pemerintah pusat tidak menetapkan banjir di Sumatera sebagai bencana nasional. Dia mengklaim Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI, Polri, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantu penanganan bencana.

“Seluruh kementerian dan lembaga diperintah presiden termasuk TNI, Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini,” kata dia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Pratikno mengatakan kekuatan secara nasional dikerahkan untuk melakukan penanganan secara maksimal. “Jadi sekali lagi ini penanganan benar-benar full kekuatan secara nasional. Jadi memang ini sudah ditangani juga. Pemerintah pusat sudah mengerahkan ke sana,” ujar dia.