KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan tenaga kerja yang paham ilmu gizi tidak boleh absen dari dapur umum makan bergizi gratis (MBG). Pernyataan Dadan itu merespons polemik peran ahli gizi di program MBG yang muncul akibat ucapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal.

Menurut Dadan, keberadaan tenaga ahli yang memahami gizi krusial di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dadan berujar keberadaan ahli gizi merupakan satu kesatuan dengan rancangan program MBG.

Dalam program MBG, kata Dadan, tidak ada standar pilihan menu nasional. Bahan baku di setiap wilayah bisa berbeda-beda. “Oleh sebab itu, di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi,” kata dia di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 17 November 2025.

Maka dari itu, Dadan berujar BGN memprioritaskan sarjana ilmu gizi untuk bekerja di dapur-dapur umum. Namun, dia menyampaikan BGN juga menghadapi kelangkaan lulusan ilmu gizi dalam perjalanannya.

Dadan mengatakan produksi sarjana gizi dari perguruan tinggi terbatas. “Sementara program ini terus berjalan,” ucap dosen Institut Pertanian Bogor ini.

Menghadapi problem itu, Dadan berujar BGN kini tidak membatasi hanya lulusan ilmu gizi yang bisa menjadi tenaga ahli gizi di dapur umum. “Ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, badan gizi harus mencari jalan keluar. Oleh sebab itu kita sekarang perluas orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang berkorelasi dengan pengetahuan gizi,” katanya.

Dadan menyebut beberapa lulusan bidang ilmu lain termasuk kesehatan masyarakat, teknologi pangan, hingga pengolahan makanan. “Contohnya kesehatan masyarakat, itu ada pasti pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan itu pasti ada pengetahuan gizi di dalamnya. Pengolahan makanan pasti dengan gizi di dalamnya,” tutur Dadan.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal memantik polemik setelah menyebut SPPG bisa mengganti peran ahli gizi. Ucapan itu dia sampaikan dalam forum pertemuan bersama SPPG atau dapur MBG di Bandung.

Dalam forum itu, seorang ahli gizi mengusulkan kepada DPR dan BGN untuk tidak menggunakan istilah ahli gizi jika profesi itu bisa digantikan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi di suatu SPPG.

Cucun mengatakan bahwa usulan itu bisa ditindaklanjuti dengan menggantikan posisi ahli gizi di SPPG, termasuk yang tergabung dalam organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia di Persagi. “Ketika nanti rapat di DPR, saya ketok (palu) tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan satu tenaga mengawasi gizi,” kata Cucun dalam video yang beredar di media sosial.

Ia melanjutkan, DPR selaku pembentuk undang-undang bisa memutuskan hal tersebut. Menurut dia, kritik yang disampaikan adalah bentuk ego para ahli gizi. “Jangan bicara arogansi dengan saya, semua keputusan Republik ini, saya tinggal pegang Palu selesai,” ujar dia melanjutkan.

Dia meyakini bahwa tenaga pengawas gizi bisa diisi oleh mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate dan dilatih selama tiga bulan oleh Dinas Kesehatan. Sehingga akhirnya mereka yang akan menggantikan posisi ahli gizi di dapur MBG. 

Cucun kemudian mengklarifikasi pernyataannya itu setelah viral di media sosial. Dalam penjelasannya, Cucun mengatakan, tanggapan yang ia sampaikan dan viral itu adalah penegasan dari rapat antara Komisi IX DPR bersama dengan BGN. Akibat kelangkaan tenaga ahli gizi, BGN membuka wacana penempatan non-ahli gizi di SPPG. 

Namun, menurut Cucun itu tidak bisa dilakukan karena tertuang dalam peraturan presiden. “Yang mengusulkan justru ahli gizi sendiri. Mereka tidak mau ada embel-embel kalau nanti mau mengubah istilah. Tapi kan itu tidak mungkin, sudah ada di perpres,” kata dia saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 17 November 2025.

Cucun mengklaim dalam forum itu ia menjelaskan alasan mengapa istilah ahli gizi tidak diubah. Alasannya ialah karena profesi ahli gizi justru bisa tersingkir dan digantikan dengan yang bukan ahli gizi.