Jakarta –

Pemerintah berencana mengirim 20 ribu pasukan perdamaian ke Gaza. Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono, yakin TNI bisa mumpuni komposisi pasukan damai berdasarkan rekam jejaknya.

“Penentuan model pasukan merupakan kewenangan Presiden sebagai panglima tertinggi yang tentu saja mempertimbangkan penilaian teknis dari Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, dengan harapan pasukan gabungan di bawah mandat PBB yang fokus pada bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan pemeliharaan keamanan,” ujar Anton kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

“TNI memiliki rekam jejak kuat dalam misi perdamaian PBB seperti UNIFIL, sehingga kebutuhan personel yang akan dikirimkan pasti sudah dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan tujuan misi perdamaian,” tambahnya.

Anton memandang bahwa keterlibatan Indonesia harus sepenuhnya berada dalam kerangka mandat PBB untuk memastikan legitimasi internasional, perlindungan personel, serta penguatan unsur kemanusiaan. Terutama tenaga medis dan fasilitas kesehatan lapangan bagi warga sipil.

“Bersamaan dengan itu, diplomasi aktif harus terus dikedepankan sebagai jalan menuju solusi dua-negara yang adil dan berkelanjutan,” katanya.

Dia menyebut konsistensi keberpihakan Indonesia terhadap perdamaian bukan hal baru. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), katanya, memberikan contoh konkret melalui berbagai langkah seperti penguatan kontribusi Indonesia dalam misi-misi perdamaian PBB, diplomasi aktif di OKI dan PBB terkait Palestina, serta kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendorong gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyebut kontribusi ini harus dirancang secara matang. Dia meminta misi ini dilandaskan dengan hukum internasional.

“Aspek paling mendasar yang perlu dijaga adalah legitimasi dan koordinasi internasional. Pengiriman pasukan harus berada dalam kerangka mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta mendapat dukungan dari negara-negara kawasan dan para pemangku kepentingan terkait,” ujar Dave kepada wartawan.

“Tanpa dasar hukum dan dukungan internasional yang kuat, misi ini berpotensi menghadapi resistensi atau bahkan penolakan dari pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan,” tambahnya.

Dave menyebut pasukan yang dikirim tentu harus memiliki kompetensi khusus. Di antaranya keahlian komunikasi lintas budaya hingga mitigasi risiko.

“Seiring dengan itu, kesiapan operasional menjadi krusial mengingat Gaza adalah zona konflik aktif dengan kompleksitas tinggi. Pasukan harus memiliki kompetensi khusus, termasuk pelatihan komunikasi lintas budaya, penanganan sipil, dan prosedur evakuasi dan mitigasi risiko,” katanya.

“Dukungan logistik, perlengkapan, dan kesiapan medis juga harus dipastikan agar tugas dapat dijalankan secara optimal dan aman,” tambahnya.

Pernyataan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia menegaskan Indonesia siap mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian untuk menjaga kedamaian dunia.

“Indonesia saat ini adalah salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami percaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami akan terus mengabdi, di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan pasukan di lapangan,” kata Prabowo saat pidato dalam bahasa Inggris di Sidang Umum PBB, dilihat dari YouTube United Nations, Selasa (23/9/2025).

Prabowo mengatakan jika PBB membutuhkan pasukan perdamaian, Indonesia siap mengirimkan hingga 20.000 putra-putrinya untuk menciptakan perdamaian di mana pun. Seperti di Gaza hingga Ukraina.

“Jika dan ketika Dewan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa dan majelis agung ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 putra putri kami atau bahkan lebih untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga,” ucap Prabowo.

(azh/dhn)