MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah perlu membentuk badan vokasi nasional. Lembaga baru ini secara khusus akan mengurus pendidikan vokasi, khususnya sekolah menengah kejuruan atau SMK.

Menteri yang karib disapa Cak Imin ini menyatakan keberadaan badan ini penting agar sistem pengelolaan vokasi tidak lagi saling tumpang tindih antar satu kementerian dengan kementerian lain. “Lembaga baru tersebut akan memperkuat sistem pendidikan vokasi yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan industri,” kata Cak Imin usai rapat tingkat menteri di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Jumat, 14 November 2025.

Ia menjelaskan, selama ini pengurusan pendidikan vokasi masih tercerai berai. Ia berujar sistem pengurusan yang terpisah tersebut membuat lulusan pendidikan vokasi di Indonesia tidak memiliki standar kualitas yang sama. Sistem tersebut juga membuat lulusan sekolah kejuruan sulit terserap industri.

Cak Imin lantas menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan sekitar 1,63 juta lulusan SMK menganggur dan tidak berkuliah. Menurut dia, kesulitan mereka mengakses kesempatan kerja disebabkan karena lulusan SMK belum memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa sebagai syarat kerja di luar negeri.

“Salah satu tantangan yang menjadi sorotan utama, adalah belum efektifnya sertifikasi keahlian dan bahasa asing berstandar internasional untuk para lulusan SMK serta lembaga pendidikan vokasi lain,” kata Cak Imin.

Dengan demikian, Cak Imin berpandangan badan vokasi nasional akan menghasilkan sistem pengelolaan vokasi yang lebih efektif dan mendorong lulusan SMK lebih cepat terserap di pasar kerja. Baik di dalam maupun luar negeri. “Maka pendidikan vokasi perlu dikonsolidasikan lebih cepat sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat generasi muda untuk cepat mengupdate kapasitasnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan Presiden Prabowo Subianto memang meminta sejumlah kementerian untuk berkoordinasi membahas perbaikan sistem pendidikan vokasi di Indonesia.

Ia mengatakan presiden juga berencana mengubah nomenklatur kabinet sehubungan dengan hal perbaikan sistem pendidikan vokasi ini. Namun, Pratikno belum memastikan apakah perbaikan sistem tersebut akan diwujudkan dengan membentuk lembaga baru atau dalam bentuk yang lain. “Jadi prinsipnya adalah kita kerja keroyokan bersama-sama, inklusif, dan kemudian itu dibantu oleh instrumen platform yang terinteraksi di era digital,” kata dia.

Pilihan Editor: Kunci agar Pendidikan Vokasi Berhasil