Jakarta –

Ketua DPR RI, Puan Maharani berbicara tentang pentingnya peran parlemen dalam mendorong inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan dan menghargai perbedaan dalam politik dalam Forum Konsultasi Parlemen MIKTA ke-11 di Seoul, Korea Selatan.

Puan menyoroti ketimpangan global yang masih nyata. Dia menilai manfaat globalisasi terjadi di beberapa wilayah, sementara risiko justru menimpa masyarakat miskin. Sehingga, dia menyinggung soal target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan misi global.

“Itulah mengapa kita harus memulai dari gambaran global. Mewujudkan SDGs adalah kewajiban bersama untuk menegakkan martabat manusia. Saat masyarakat berubah, kita sebagai anggota parlemen harus melindungi mereka yang berisiko dan mendorong kesetaraan yang lebih besar,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, (12/11/2025).

Adapun, MIKTA merupakan negara-negara middle power atau kekuatan menengah yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sementara MIKTA Speakers’ Consultation merupakan forum konsultatif antara Ketua Parlemen anggota MIKTA.

Terdapat 4 sesi konsultasi pada 11th MIKTA Speakers’ Consultation yang digelar di Seoul, Korsel, hari ini. Di sesi III dan IV, forum ketua parlemen MIKTA membahas soal ‘Peran Parlemen dalam Menyertakan Masyarakat Rentan dan Mengurangi Ketimpangan’ dan ‘Peran Parlemen dalam Mendorong Integrasi Sosial untuk Mengatasi Polarisasi’.

Oleh karena itu, Puan menilai kebijakan sosial harus menjadi alat yang menjamin martabat dan stabilitas masyarakat. Dia menyampaikan komitmen Indonesia dalam mencegah kemiskinan ekstrem dan melindungi masyarakat yang paling rentan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam kesempatan ini, dia juga menilai pendidikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan inklusi.

“Kami percaya bahwa inklusi dibangun di ruang kelas yang mengajarkan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan karakter, yang mempersiapkan siswa untuk masa depan,” sebut Puan.

“Parlemen harus memastikan bahwa sumber daya sampai ke semua siswa,” lanjutnya.

Dalam bidang kesehatan, Puan menekankan bahwa akses universal saja tidak cukup. Menurutnya, kualitas, kesetaraan, dan akuntabilitas sistem kesehatan harus dijamin dan parlemen memiliki peran sentral dalam memastikan hal ini.

Puan juga menegaskan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap pembangunan inklusif, yang menghubungkan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan, termasuk reforma agraria, kehutanan sosial, dan infrastruktur inklusif.

“Komitmen Indonesia terhadap pembangunan inklusif bersifat jangka panjang. Peta jalan kami untuk mencapai SDGs menghubungkan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan agenda yang lebih luas seperti reforma agraria, kehutanan sosial, dan infrastruktur inklusif,” papar Puan.

Lebih lanjut, dia mengingatkan parlemen memiliki peran besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Puan menyebut, parlemen memiliki peran langsung untuk mewujudkan hal ini lewat fungsi dan tugasnya.

“Mengesahkan undang-undang yang menentukan akses, meninjau anggaran yang menentukan jangkauan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah,” rincinya.

“Melalui MIKTA dan kerja sama antarparlemen lainnya, kita belajar dari satu sama lain, dan mendorong solusi yang efektif sekaligus adil,” imbuh Puan.

Selain itu, Puan menyinggung pentingnya memahami perbedaan dan praktik inklusi dalam politik. Menurutnya, parlemen harus menjadi contoh dalam menerima perbedaan.

“Kita harus menormalisasi politik yang menerima perbedaan, menegosiasikannya secara adil, dan mencari hasil yang dapat diterapkan,” ungkapnya.

“Para pimpinan parlemen harus memberi teladan. Kita dapat menyelenggarakan dialog terstruktur lintas partai, mengadakan dengar pendapat bersama mengenai isu-isu sensitif, dan menunjukkan model negosiasi yang baik,” lanjut Puan.

Puan pun menyinggung soal cara para pemimpin parlemen berbicara dan bertindak yang bisa sangat menentukan.

“Kita harus memperkuat dan menegakkan kode etik yang melarang ujaran kebencian dan provokasi, serta mengadopsi panduan yang jelas untuk debat yang saling menghormati,” tegas Puan.

Lebih jauh, Puan menekankan inklusivitas harus dipraktikkan, bukan hanya dijanjikan. Ia mendorong keterlibatan kelompok pemuda, perempuan, minoritas, dan komunitas rentan agar suara mereka tersampaikan dengan baik.

“Kita harus berkomitmen pada keterlibatan dan dengar pendapat rutin dengan pemuda, perempuan, kelompok minoritas, dan komunitas rentan,” ujarnya.

Usai sesi ke-III dan IV, forum 11th MIKTA Speakers’ Consultation kemudian ditutup oleh Ketua Majelis Nasional Republik Korea, H.E. Woo Won-shik sebagai ketua parlemen MIKTA tahun ini.

Setelahnya, Puan dan Ketua Parlemen anggota MIKTA lainnya diundang menikmati jamuan makan malam oleh Parlemen Korsel sebagai tuan rumah.

Pada kesempatan tersebut, Puan menyampaikan apresiasi kepada parlemen Korea Selatan yang telah memberikan sambutan hangat kepada seluruh delegasi MIKTA.

“Indonesia sangat menghargai kepemimpinan Anda dalam memupuk semangat persahabatan dan dialog yang konstruktif selama pertemuan ini,” ujar Puan.

Menurut Puan, jamuan makan malam malam yang digelar Parlemen Korsel melambangkan komitmen bersama untuk menjaga MIKTA agar tetap dinamis, inklusif, dan berwawasan ke depan.

“Sambil menikmati malam yang hangat ini bersama, marilah kita perbarui tekad kita untuk menerjemahkan visi bersama kita menjadi kerja sama nyata yang bermanfaat bagi rakyat kita,” tuturnya.

“Terimalah penghargaan tulus kami dan harapan terbaik untuk kesuksesan dan persahabatan yang berkelanjutan antara Indonesia dan Korea. Terima kasih,” pungkas Puan.

(prf/ega)