KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Marsinah hanya bentuk simbolis dari negara yang mengakui perjuangan aktivis buruh tersebut. Dia menegaskan, negara hingga kini masih berutang penyelesaian kasus kematian Marsinah.

Anis menilai, tindakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada Marsinah bertentangan dengan komitmen negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Jadi seperti paradoks. Orangnya diberikan gelar tapi kasusnya sendiri tidak selesai,” ujar Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta, pada Rabu, 12 November 2025.

Marsinah merupakan buruh yang tewas dibunuh di masa Orde Baru pemerintahan Soeharto. Dia dikenal vokal menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia.

Anis mengatakan kasus kematian Marsinah termasuk dalam peristiwa pidana. Artinya, penyelesaian kasusnya mengandung kedaluwarsa atau memiliki batas waktu. Dengan tidak menyelesaikan kasus kematian Marsinah, kata dia, negara memiliki kesalahan masa lalu yang besar. “Hak atas keadilan atas kasus Marsinah belum dipenuhi,” ujarnya.

Marsinah dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 November 2025. Keputusan memberikan gelar pahlawan nasional itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Selain Marsinah, ada sembilan tokoh lain yang juga dianugerahi gelar pahlawan nasional. Mereka adalah Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur; mantan Komandan Jenderal Resimen Para Komando, Sarwo Edhie Wibowo; Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto; mantan Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmadja; tokoh pendidikan perempuan dari Sumatera Barat, Rahmah El Yunusiyyah, ulama Bangkalan dari Jawa Timur Syaikhona Muhammad Kholil; pejuang kemerdekaan dari Nusa Tenggara Barat, Muhammad Salahuddin, tokoh kemerdekaan dari Sumatera Utara Tuan Rondahaim Saragih, dan Sultan Tidore Maluku Utara Zainal Abidin Syah.