MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan lembaganya akan membahas permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi penggunaan gim online di sekolah. Ia berencana membahas permintaan tersebut dengan melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kemendikdasmen, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Kementerian Agama.

“Setidaknya melibatkan empat kementerian itu,” kata Mu’ti di Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 November 2025.

Sebelumnya, lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto meminta agar ada pembatasan penggunaan gim daring di sekolah, pada Ahad, 9 November 2025. Permintaan Presiden itu untuk merespons insiden ledakan yang terjadi di SMA Negerii 72 Jakarta, pada 7 November 2025. Ledakan tersebut mengakibatkan 54 siswa menderita luka-luka.

Abdul Mu’ti mengatakan, Kementerian Pendidikan Dasar sesungguhnya sempat mengusulkan agar ada aturan mengenai gim daring untuk anak. Meski gim terdapat manfaat, kata Mu’ti, game online juga memiliki masalah tersendiri. “Problemnya sekarang, siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain gim? Apalagi ketika main gimnya dengan handphone di kamar,” kata Mu’ti.

Menurut Mu’ti, di dalam gim daring itu terdapat banyak adegan kekerasan yang mungkin berdampak negatif terhadap anak. “Itu terjadi inspirasinya dari gim itu atau paling tidak, jika tidak terpengaruh langsung, ada masalah psikologis tertentu,” katanya.

Ia mencontohkan kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta. Terduga pelaku ledakan itu, yang juga bersekolah di sekolah tersebut, diduga terinspirasi dari tontonan maupun gim daring yang dimainkannya setiap hari. Mu’ti mengatakan, insiden itu menjadi bukti bahwa tetap ada potensi anak melakukan tindakan di luar kontrol.

“Inilah yang nanti perlu kita lakukan bersama-sama. Kami mencoba memperbaik ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif,” kata Mu’ti.