SEJUMLAH politikus hingga akademikus mempertanyakan gelar pahlawan nasional untuk mantan presiden Soeharto. Mereka menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberi gelar pahlawan kepada mantan mertuanya itu penuh tanda tanya.

Sikap para politikus dan akademikus itu mereka sebar luaskan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. “Atas nama keadilan sejarah dan integritas moral bangsa, kami mempertanyakan keputusan negara yang menobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” tulis politikus Partai Demokrat, Andi Arief bersama sejumlah tokoh lainnya dalam pernyataan sikap itu, Senin, 10 November 2025.

Andi menyebut para penandatangan tidak menolak mengakui jasa yang disumbangkan siapapun terhadap Indonesia, termasuk Soeharto. Namun, kata dia, kepahlawanan adalah gelar yang jauh lebih besar daripada sekedar menghargai jasa seseorang.

Bagi Andi, kepahlawanan adalah cerminan moral suatu bangsa. “Cara suatu bangsa untuk mendidik anak-anaknya membedakan benar dari salah dalam sejarah, memilih mana yang patut dihormati dan mana yang harus menjadi pelajaran,” tuturnya.

Soeharto memiliki catatan buruk selama 32 tahun memerintah. Di antaranya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia hingga korupsi yang terjadi di bawah pengawasannya.

Andi berujar jasa terhadap pembangunan tidak cukup untuk menjadi dasar mengangkat Soeharto sebagai pahlawan. “Apakah kekuasaan boleh berbuat apa saja sepanjang mendatangkan kemakmuran?” kata dia.

Dia mempertanyakan, apakah gelar pahlawan untuk Soeharto menandakan bahwa kepatuhan kepada negara lebih penting daripada kemanusiaan dan solidaritas sosial. “Bahwa kebebasan adalah ancaman konstan pada pembangunan ekonomi? Bahwa korban-korban boleh jatuh dan dilupakan demi stabilitas politik?” tuturnya.

Selain itu, kata Andi, memaknai gelar pahlawan untuk Soeharto sebagai upaya rekonsiliasi dengan pemimpin masa lalu juga salah kaprah. Sebab, ucapnya, pemerintah hingga saat ini masih menyingkirkan peran tokoh-tokoh kiri dalam sejarah Indonesia.

“Kami bertanya: Mengapa negara tidak secara konsekuen juga mengakui peran para tokoh-tokoh kiri Indonesia — mereka para pejuang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang dihapus dari catatan resmi sejarah kemerdekaan hanya karena perbedaan ideologi?” ucap Andi.

Pernyataan sikap tersebut mencantumkan nama beberapa akademisi dan politikus. Selain Andi Arief, terdapat nama sesama politikus Demokrat Rachland Nashidik, hingga mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia sekaligus akademikus hukum Denny Indrayana. Saat berita ini ditulis, sudah ada 21 nama yang tertulis di bawah pernyataan sikap itu sebagai penandatangan.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan kepada mantan presiden Soeharto dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025.

Ada 10 nama yang dianugerahi Gelar pahlawan nasional termasuk Soeharto. Penetapan dibacakan oleh Sekretaris Militer. Sekretaris Militer Wahyu Yudhayana mengatakan pemberian gelar kepada 10 nama termasuk Soeharto sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto merespons berbagai tuduhan masyarakat sipil terhadap mantan presiden Soeharto. Tutut mengatakan keluarga Soeharto tidak perlu membela diri mengenai tuduhan itu. Dia mengklaim masyarakat sudah semakin pintar untuk melihat jasa Soeharto. 

“Saya rasa rakyat juga makin pintar. Jadi, bisa melihat apa yang Soeharto lakukan, dan bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana,” ujar dia usai Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025.