Prabowo Kumpulkan Kader Gerindra di Hambalang, Minta Buat Kebijakan Pro Rakyat

PRESIDEN sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan setiap kebijakan harus dibuat untuk kepentingan rakyat. Seorang pemimpin, kata dia, harus memahami kondisi rakyatnya.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Prabowo menyampaikan itu di hadapan seluruh kader Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat, Sabtu, 8 November 2025.

“Hari ini, saya selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memberikan taklimat kepada seluruh kader Partai Gerindra bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada rakyat,” kata dia dilihat di Instagram resmi Prabowo @prabowo, Sabtu, 8 November 2025.

Prabowo mengatakan kebijakan tidak cukup dibuat hanya dengan rasa suka dan tidak suka. Pemimpin harus mengetahui arah perjuangan bangsa. Menurut dia, kekuasaan harus digunakan untuk menghapus kemiskinan. 

“Harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan,” ujar dia.

Menurut dia, kekuasan harus digunakan sebagai alat berbuat baik kepada bangsa dan rakyat. Prabowo ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.

“Kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk berbuat baik bagi bangsa dan rakyat. Kita ingin Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,” ujar Prabowo.

Dalam keterangan resmi tim komunikasi presiden, pertemuan ini dihadiri Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi, hingga Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Titiek Soeharto. 

  • Related Posts

    Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, 4 Turis Spanyol Masih Hilang

    Jakarta – Kapal pinisi Putri Sakinah tenggelam di Selat Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian terhadap…

    Kata DPR Soal Serikat Pekerja Kampus Gugat Aturan Gaji Dosen

    KETUA Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai kesejahteraan dosen, termasuk dosen non-aparatur sipil negara atau ASN dan dosen pada perguruan tinggi swasta, merupakan persoalan struktural yang hingga kini belum sepenuhnya…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *