Komisi Reformasi Kepolisian Dilantik, Ketua MPR: Mudah-mudahan Angin Segar Itu Berembus

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Ahmad Muzani menyambut baik Komisi Reformasi Kepolisian yang resmi terbentuk sore ini. Ia berharap susunan keanggotaan yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bisa membawa angin segar dalam reformasi di tubuh Polri.

“Saya kira itu orang-orang yang sangat mengerti dan memahami urat nadi kepolisian,” ucap Muzani ketika ditemui di ruangannya, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat sore, 7 November 2025. 

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Adapun Prabowo Subianto baru saja melantik anggota Komisi Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta. Komite ini diisi oleh 10 orang berlatar belakang bidang hukum, purnawirawan, hingga anggota Polri aktif. 

Mereka yang dilantik adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. 

Kemudian, ada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019–2024 Mohammad Mahfud Mahmodin atau Mahfud Md; Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie; mantan Kapolri 2019–2021 Idham Azis, mantan Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ahmad Dofiri; serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Ahmad Muzani, nama-nama tersebut merupakan figur yang memiliki integritas selama menjabat di kepolisian maupun di pemerintahan. “Termasuk Prof. Mahfud dan Prof. Jimly, saya kira ya, sehingga bolehlah kami berharap mudah-mudahan angin segar itu berembus,” kata dia. 

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa Polri adalah institusi besar dengan kekuatan besar. Maka dari itu, ia berharap yang menjadi prioritas Komisi Reformasi Kepolisian ini adalah memastikan bahwa Polri tetap menjadi pelindung masyarakat. “Dan Polri harus menjaga ketertiban masyarakat,” kata Muzani. 

  • Related Posts

    Purbaya Ungkap Konsekuensi Tunda Pencabutan 11 Juta PBI BPJS

    PEMERINTAH memutuskan 11 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) atau PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan dalam putaran terakhir, tetap mendapatkan pelayanan gratis selama tiga bulan ke depan. Scroll ke…

    Kepala BGN Respons Survei Program Makan Bergizi Gratis

    KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi survei Indikator Politik Indonesia soal tingkat kepuasan terhadap makan bergizi gratis (MBG). Menurut sigi tersebut, sekitar 72,8 persen responden menyatakan puas dengan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *