Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) periode 2025–2030, mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menjabat sebagai Ketua Umum.

Pelantikan pengurus KKSS 2025-2030 dilakukan di Jakarta, Minggu.

Dalam siaran pers Kementerian P2MI di Jakarta, Karding mengaku telah menyusun arah kerja awal sebagai Sekjen KKSS, dengan melakukan penataan hingga menciptakan program yang efektif demi warga Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Rapat kerja dan yang paling penting kita pemetaan kebutuhan warga. Yang ingin saya lakukan pertama memperkuat tim administrasi dan kedua pendataan serta diikuti program-program yang berdampak pada masyarakat,” katanya.

Karding juga mendukung sejumlah program yang telah menjadi prioritas KKSS, terlebih yang sejalan dengan posisi Ketua Umum KKSS, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Kalau ketahanan pangan ini menterinya, ketua umumnya sudah otomatis jalan. Artinya kita akan serius karena ini program Presiden dan pasti akan kami backup total,” ucapnya.

Karding mengaku akan mematangkan dahulu sejumlah program yang harus segera mendapat perhatian KKSS.

“Nanti kita berdasarkan programnya, baru ngitung anggarannya. Jangan dananya dulu, baru anggarannya,” katanya.

Adapun struktur kepengurusan KKSS periode 2025–2030 yakni Ketua Umum, Andi Amran Sulaiman, Sekjen Abdul Kadir Karding dan Bendahara Umum Dzulfikar Ahmad Tawalla.

Dalam susunan jabatan di KKSS juga terdapat posisi 25 Wakil Ketua Umum, termasuk sejumlah tokoh dari kepengurusan sebelumnya dan para ketua pilar KKSS yang kembali dipercaya melanjutkan peran mereka.

Baca juga: Andi Amran pastikan KKSS kawal swasembada hingga Indonesia Emas 2045

Baca juga: Gubernur Sulsel selamati Mentan sebagai Ketua Umum KKSS

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.