ASEAN gagas dana moneter regional dan reformasi keuangan

ASEAN gagas dana moneter regional dan reformasi keuangan

  • Minggu, 18 Mei 2025 23:50 WIB
  • waktu baca 2 menit
ASEAN gagas dana moneter regional dan reformasi keuangan
Arsip – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. /ANTARA/Anadolu/py

Istanbul (ANTARA) – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mulai menghidupkan kembali wacana pembentukan dana moneter regional dan memperkuat keamanan keuangan kawasan, demikian disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN.

Dalam wawancara dengan TV BRICS pada Jumat lalu, seperti dikutip The Star Daily, Anwar menegaskan bahwa ASEAN kini tengah bergerak aktif untuk melakukan transformasi, khususnya di bidang moneter, karena dinilai semakin mendesak.

“Salah satu contohnya adalah Chiang Mai Initiative (gagasan Chiang Mai), di mana bank-bank sentral di kawasan bekerja sama dan mendorong penggunaan mata uang lokal, seperti yang sedang berlangsung bersama Thailand, Indonesia, dan China” kata Anwar.

“Ketiganya menargetkan 20 persen transaksi perdagangan dilakukan dengan mata uang lokal — yang nilainya mencapai miliaran dolar,” ujar Anwar. Ia menambahkan, hal itu menjadi langkah awal sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

“Meski dolar (Amerika Serikat) masih menjadi mata uang dominan secara global, kita setidaknya dapat menciptakan ruang perlindungan untuk memitigasi risiko dan melindungi kepentingan nasional,” katanya menambahkan.

Anwar juga menyinggung pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang akan digelar di Malaysia pada akhir bulan ini, yang menurutnya akan berfokus pada isu-isu ekonomi.

ASEAN adalah organisasi antar-pemerintah yang terdiri dari 10 negara: Indonesia, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Filipina, Kamboja, Singapura, dan Malaysia.

Malaysia memegang keketuaan bergilir ASEAN pada tahun 2025.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Komisi IX DPR Sentil Pegawai SPPG Tulis 'Rakyat Jelata Kurang Bersyukur'

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyoroti seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Purbalingga yang membuat status WhatsApp ‘Peregengan sik, sebelum menghadapi komentar rakyat jelata…

    Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan Andrie Yunus

    KEMENTERIAN Kesehatan memastikan pemerintah akan menggratiskan biaya pengobatan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, mengkonfirmasi hal ini. Scroll ke…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *