Bawaslu bertanggung jawab kuatkan demokrasi 

Bawaslu bertanggung jawab kuatkan demokrasi 

  • Sabtu, 15 Februari 2025 01:02 WIB
Bawaslu bertanggung jawab kuatkan demokrasi 
Arsip – Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono. ANTARA/HO-Bawaslu RI.

Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menegaskan Bawaslu tidak hanya bekerja sesuai tahapan pemilu dan pemilihan melainkan memiliki tanggung jawab menguatkan demokrasi di Indonesia.

“Bawaslu memiliki tanggung jawab menguatkan demokrasi di Republik ini. Oleh karena itu, walaupun tidak ada tahapan tugas penguatan demokrasi harus tetap kita laksanakan,” kata Totok dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Bawaslu: Masa nontahapan periode terbaik tanamkan kesadaran pengawasan

Dia berharap pada masa non-tahapan ini, konsolidasi demokrasi kepada masyarakat semakin gencar dilakukan oleh Bawaslu daerah. Menurutnya, hal tersebut dapat menguatkan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.

“Mari kita sama-sama terus memberikan pendidikan demokrasi di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Totok juga meminta para pimpinan yang hadir di MK mempersiapkan diri saat memberikan keterangan. Dia meminta pimpinan yang memberikan keterangan agar memahami apa saja yang menjadi dalil-dalil pemohon dan bagaimana Bawaslu menyikapinya.

“Panggung di MK juga merupakan salah satu cara sosialisasi bagaimana kerja-kerja pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Kawan-kawan harus paham, misalnya rekomendasinya apa yang telah dikeluarkan Bawaslu, kenapa rekomendasi tersebut dikeluarkan, kenapa ada PSU, dan lain sebagainya,” pungkas Totok.

Baca juga: Bawaslu: 83 petugas adhoc meninggal dunia pada Pilkada 2024

Baca juga: KPU dan Bawaslu RI efisiensikan anggaran 2025 hingga 20-40 persen

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *