Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) akan memperbaiki kualitas sistem pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Hal itu disampaikan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai melantik tujuh pejabat eselon I di Jakarta pada Rabu malam.

Dia mengatakan bahwa kementeriannya juga akan mengurangi jumlah pekerja ilegal dan memastikan PMI tidak mengalami eksploitasi.

Jumlah PMI yang menjadi pekerja domestik (rumah tangga) juga akan dikurangi porsinya dari 80 persen menjadi 60 persen pada tahun depan, kata Karding.

Dia meminta semua pejabat yang baru dilantik untuk bekerja sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal pengelolaan anggaran.

Menurut Karding, Prabowo meminta agar anggaran harus berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia.

Anggaran juga harus berorientasi pada tercapainya swasembada pangan dan hilirisasi energi, serta mengarah pada penciptaan terobosan-terobosan baru yang bersifat teknologi.

Ketujuh pejabat Kementerian P2MI yang dilantik adalah:

• Direktur Jenderal Promosi dan Peluang Kerja Luar Negeri Dwi Setiawan Susanto
• Direktur Jenderal Penempatan Ahnas
• Direktur Jenderal Pelindungan Rinardi
• Direktur Jenderal Pemberdayaan Muh. Fachri
• Inspektur Jenderal Irjen Pol I Ketut Suardana
• Staf Ahli Bidang Transformasi Digital Moch. Chotib
• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Agustinus Gatot Hermawan
• Direktur Siber Pelindungan PMI: Kombes Pol Raja Sinambela

Baca juga: Indonesia dekati Thailand demi pulangkan dua pekerjanya di Myanmar
Baca juga: Karding minta tambahan anggaran Rp1,3 T untuk pelindungan PMI

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025