Karena itu Pemerintah Indonesia dalam negosiasi…harus mendorong komitmen bersama untuk melakukan phase out energi fosil

Jakarta (ANTARA) – Kelompok organisasi sipil tergabung di Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menyerukan delegasi Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) mendorong isu keadilan iklim dan target penurunan emisi gas rumah kaca lebih ambisius.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, ARUKI yang terdiri dari aliansi 30 organisasi masyarakat sipil mendorong Pemerintah Indonesia untuk berani berkomitmen dan memimpin agenda pembangunan dan ekonomi yang sejalan dengan target menahan kenaikan suhu global di kisaran 1,5 derajat Celcius.

Plt. Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Syaharani memaparkan dalam COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 2023 telah dinyatakan dengan komitmen iklim negara-negara global saat ini mengarahkan kenaikan suhu hingga mendekati tiga derajat Celcius, jauh di bawah target 1,5 derajat Celcius.

Baca juga: PBB serukan kesepakatan pendanaan iklim mendesak di COP29

“Karena itu Pemerintah Indonesia dalam negosiasi, seperti pada negosiasi program kerja mitigasi dan transisi berkeadilan, harus mendorong komitmen bersama untuk melakukan phase out energi fosil, melakukan perlindungan ekosistem, dan mempercepat pengembangan energi terbarukan,” ujar Syaharani.

Untuk itu, ARUKI berharap adanya ambisi untuk sejalan dengan target 1,5 derajat Celcius akan tercermin dalam dokumen iklim Nationally Determined Contribution (NDC) kedua Indonesia yang akan dirilis nantinya.

ARUKI juga berharap Pemerintah Indonesia semakin tegas menyatakan komitmen untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem sebagai unsur kunci untuk menunjang adaptasi perubahan iklim dan mendorong negara-negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim.

Baca juga: Indonesia ikut Konferensi Perubahan Iklim di Baku Azerbaijan

Indira Hapsari selaku Koordinator Program pada Divisi Program Tanggap Bencana dan Ketangguhan Warga Yappika menyebut pada negosiasi New Collective Quantified Goals (NCQG) Pemerintah Indonesia diharapkan memastikan implementasi komitmen negara maju terkait pendanaan.

“Pendanaan iklim juga dialokasikan pada mitigasi serta kehilangan dan kerusakan dan tidak menggunakan skema hutang yang menambah beban dan kerugian bagi masyarakat rentan, terpinggirkan serta generasi mendatang,” ujar Indira.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat mendorong agenda redistribusi kekayaan serta akses terhadap sumber daya untuk memastikan terjadinya keadilan iklim. Disertai juga pelindungan terhadap kelompok rentan dan memastikan keterlibatan bermakna.

Baca juga: 80 pemimpin negara kumpul di Azerbaijan, bahas perubahan iklim
 

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024