Pembangunan IKN dinilai sebagai upaya pemerataan perekonomian

Pembangunan IKN dinilai sebagai upaya pemerataan perekonomian

  • Selasa, 29 Oktober 2024 04:08 WIB
Pembangunan IKN dinilai sebagai upaya pemerataan perekonomian
Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO – Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO – Kementerian PUPR))

Jakarta (ANTARA) – Ketua PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan Darmawan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah dalam membangun pemerataan perekonomian di seluruh daerah.

“Pembangunan IKN yang dimulai dari era kepemimpinan Jokowi harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah baru Prabowo-Gibran,” kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Senin.

Menurut Darmawan, sedari awal pemerintah memang ingin menyebarkan pusat pertumbuhan perekonomian ke seluruh daerah agar tidak terjadi sentralisasi di pulau Jawa.

Pusat perekonomian tersebut harus disebarkan ke wilayah yang dinilai mengalami ketimpangan jika dibanding pulau Jawa, salah satu contoh yakni wilayah Indonesia bagian timur.

Ketimpangan perekonomian itu, lanjut Darmawan, sangat mudah terlihat dari segi pembangunan infrastruktur, kemakmuran rakyat dan sisi perekonomian lainnya.

Baca juga: Implementasi ESG dan Digitalisasi WIKA di Proyek IKN Berhasil Raih 2 Penghargaan Internasional di Kanada

Dengan adanya pembangunan IKN, Darmawan yakin pusat perekonomian Indonesia perlahan akan pindah dari kawasan pulau Jawa.

“Kawasan timur Indonesia memiliki potensi besar. Diharapkan dari pembangunan IKN ini potensi tersebut dapat tergarap,” kata dia.

Namun demikian, Darmawan mengakui untuk melakukan hal tersebut butuh komitmen yang kuat dari presiden dan seluruh jajaran pemerintahan lainya.

Karenanya Darmawan berharap Presiden Prabowo Subianto mau berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN demi terciptanya perekonomian yang kuat dan merata.

“IKN adalah mimpi yang besar bagi rakyat Indonesia. Mimpi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia menuju era keemasannya,” tutup dia.

Baca juga: Komisi II: Target Prabowo Sidang Tahunan DPR di IKN wajib dilaksanakan

Baca juga: Prabowo tegas komitmen selesaikan IKN dalam empat tahun

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

  • Related Posts

    1.948 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo Buruh di DPR Hari Ini

    Jakarta – Aliansi buruh akan menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat (Jakpus), hari ini. Sebanyak 1.948 personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi. “1.948 personel gabungan (Polda,…

    KPK Ungkap Alasan Bolak-balik Periksa Travel Haji di Kasus Eks Menag Yaqut

    Jakarta – KPK telah memeriksa sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro travel dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. KPK mengatakan hal itu dilakukan untuk memulihkan kerugian negara…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *