Pemkab Sleman buka pengaduan Sapa Aruh guna jaring aspirasi masyarakat

Pemkab Sleman buka pengaduan Sapa Aruh guna jaring aspirasi masyarakat

  • Minggu, 27 Oktober 2024 13:47 WIB
Pemkab Sleman buka pengaduan Sapa Aruh guna jaring aspirasi masyarakat
Pjs Bupati Sleman Kusno Wibowo bersama para kepala OPD di Pemkab Sleman pada kegiatan Sapa Aruh di Lapangan Pemda Sleman, Minggu (27/10/2024). ANTARA/HO-Bagian Prokopim Setda Sleman

Sapa Aruh ini memiliki konsep nyehatke, ngrungoke, nguwongke

Sleman (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menampung keluhan, harapan, dan masukan dari masyarakat menyelenggarakan kegiatan jaring aspirasi bertajuk “Sapa Aruh” di Lapangan Pemda Sleman, Minggu.

Kegiatan Sapa Aruh ini dihadiri secara langsung Penjabat sementara (Pjs) Bupati Sleman Kusno Wibowo beserta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kegiatan Sapa Aruh dirancang terbuka secara umum, masyarakat dipersilakan datang dan bertemu langsung dengan Pjs Bupati Sleman dan seluruh Kepala OPD untuk menyampaikan berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan sehari-hari hingga ide-ide inovatif yang dapat mendorong pembangunan daerah.

“Sapa Aruh ini menjembatani Pemerintah Kabupaten Sleman dengan masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung,” kata Pjs Bupati Sleman Kusno Wibowo.

Untuk memudahkan akses komunikasi tersebut, Sapa Aruh ini diselenggarakan di hari Minggu pagi bertepatan dengan kebijakan “Car Free Day” (CFD) di Lapangan Pemda Sleman yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Sleman.

“Sapa Aruh ini memiliki konsep nyehatke, ngrungoke, nguwongke (menyehatkan, mendengarkan, memanusiakan) karena dijadikan satu dengan CFD, yang mana masyarakat Sleman melakukan kegiatan olahraga, jalan sehat, bisa juga kulineran, dan ditambah Sapa Aruh,” katanya.

Baca juga: Bupati Sleman minta OPD sediakan kanal untuk serap aspirasi masyarakat
Baca juga: Wamen Pertanian serap aspirasi petani di Klaten

Pada kesempatan ini, antusias masyarakat Sleman untuk menyampaikan aspirasi cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari sejumlah masyarakat yang datang dan melakukan komunikasi langsung dengan Pjs Bupati Sleman yang didampingi beberapa Kepala OPD.

Berbagai aspirasi disampaikan oleh masyarakat, diantaranya, salah satu warga Ngangkrik, Triharjo, Sleman menyampaikan aspirasinya terkait pengelolaan sampah organik dan ketahanan pangan di wilayahnya.

Aspirasi lain juga disampaikan salah satu warga Jongke Kidul terkait fasilitas umum yang berada di Lapangan Pemda.

Selain aspirasi, tidak sedikit juga masyarakat yang datang untuk menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang diberikan oleh jajaran Pemkab Sleman.

Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Sleman ini ditampung oleh Pemkab Sleman sebagai bahan evaluasi dan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan ke depannya.

“Harapannya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kalau tidak bisa kita eksekusi langsung pada hari ini atau dalam waktu dekat, akan menjadi PR untuk pemerintahan yang baru di Kabupaten Sleman. Dan tentunya interaksi kami Pemkab Sleman bersama dengan warga Sleman harus semakin intens,” katanya.

Baca juga: Polisi serap aspirasi masyarakat melalui Ngopi Kamtibmas
Baca juga: Pemkab Banyuwangi serap aspirasi anak lewat Musrenbang Anak
Baca juga: RSUD Kepulauan serap aspirasi warga untuk perbaiki standar pelayanan

.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *