BRIN nilai pelaksanaan Ujian Nasional harus dibarengi perbaikan sistem

BRIN nilai pelaksanaan Ujian Nasional harus dibarengi perbaikan sistem

  • Jumat, 1 November 2024 17:04 WIB
BRIN nilai pelaksanaan Ujian Nasional harus dibarengi perbaikan sistem
Logo Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Jumat (3/2/2023). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Riset Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Trina Fizzanty menilai pelaksanaan kembali Ujian Nasional (UN) harus dibarengi dengan perbaikan sistem dalam implementasinya.

“Hasil kajian peneliti kami, peniadaan Ujian Nasional sebelumnya masih debatable (bisa diperdebatkan), karena seharusnya sistem ujiannya yang perlu diperbaiki, bukannya meniadakan,” kata Trina dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Baca juga: BRIN sambut baik wacana Ujian Nasional untuk diadakan kembali

Salah satunya, kata Trina, dengan menggunakan teknologi asesmen yang lebih baru. Ia menyebut ilmu asesmen pada saat ini sudah sampai pada tahap mampu mendeteksi kecurangan.

Sehingga, sambungnya, pemanfaatan Computer Adaptive Test (CAT) yang berbasis teori tes modern bisa menjadi salah satu alternatif untuk diterapkan.

Adapun terkait wacana diadakannya Ujian Nasional, Trina mengaku pihaknya menyambut baik wacana untuk kembali mengadakan Ujian Nasional di seluruh satuan pendidikan dasar di Indonesia.

Menurutnya, Ujian Nasional diperlukan untuk mengetahui capaian pembelajaran, serta memacu siswa untuk lebih giat belajar.

“Ini langkah yang baik. Kesadaran belajar siswa di Indonesia relatif rendah, terbukti dari nilai PISA (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study),” tutur Trina Fizzanty.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mewacanakan adanya Ujian Nasional untuk digelar kembali.

Baca juga: Komisi X DPR sebut terbuka soal rencana UN diadakan kembali

Baca juga: Sejarah Ujian Nasional, enam kali ganti nama hingga akhirnya dihapus

Namun, ia menyatakan pihaknya akan banyak mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait, dan akan sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu kebijakan.

“Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” ucap Abdul Mu'ti.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

  • Related Posts

    Polri Kerahkan 317 Ribu Personel Amankan Malam Takbiran se-Indonesia

    Jakarta – Polri telah menyiapkan skema pengamanan malam takbiran Idul Fitri atau Lebaran 2026. Ada 317.000 personel yang dilibatkan dalam pengamanan malam ini. “Pengamanan tahun ini melibatkan total 317.666 personel…

    Puan Harap Idul Fitri 1447 H Jadi Momentum Memperkuat Kebersamaan

    Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dia berharap momen Lebaran 2026 dapat mempererat kebersamaan bangsa untuk membangun…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *