Jakarta (Redaksi) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI) Sugiono mengapresiasi kepemimpinan Antonio Guterres di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelang berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB tersebut pada akhir 2026.

“Sekjen Antonio Guterres telah memimpin organisasi melalui masa yang sangat menantang: Perang dan ketegangan geopolitik, pandemi global, darurat kemanusiaan, dan transformasi teknologi yang cepat,” kata Sugiono dalam pernyataan nasional Indonesia yang disampaikan di hadapan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Sabtu waktu setempat.

“Indonesia menyatakan apresiasi atas kepemimpinan dan bakti beliau sepanjang satu dekade terakhir,” tambahnya.

Sebagaimana dipantau melalui siaran langsung di Jakarta, Minggu, Menlu RI mengatakan sistem multilateral yang efektif memerlukan kepemimpinan yang efektif.

Baca juga: Indonesia tegaskan reformasi PBB semakin mendesak di abad ke-21

Sugiono kemudian menyampaikan filosofi kepemimpinan Indonesia yang diwariskan oleh leluhur mencakup kemampuan memimpin dengan teladan di depan, memupuk kepercayaan saat di tengah-tengah kawula, dan memberdayakan meski dari belakang.

“Kepemimpinan bukan berarti memberi perintah semata, tetapi juga menjaga kebijaksanaan dan memberi kekuatan bagi semua untuk maju,” ujarnya.

Indonesia menilai meski di tengah tantangan yang dihadapi, Sekjen Antonio Guterres berhasil menjaga PBB sebagai wahana yang penting untuk dialog dan penyelesaian masalah secara kolektif.

Lebih lanjut, Sugiono menuturkan bahwa Sekjen PBB yang nantinya akan menggantikan Antonio Guterres memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan Piagam PBB, memperkuat organisasi, dan memastikan multilateralisme membawa manfaat nyata bagi rakyat.

“Kepemimpinan yang efektif juga harus diiringi dengan komitmen penuh negara-negara anggotanya untuk membuat multilateralisme berjalan baik,” tuturnya.

Baca juga: RI nilai isu Palestina jadi ujian terbesar bagi hukum internasional

Masa jabatan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB akan berakhir pada 31 Desember 2026, dan Sekretaris Jenderal berikutnya akan mulai menjabat pada 1 Januari 2027.

Sementara itu, proses pemilihan Sekjen PBB yang baru sudah berjalan di Dewan Keamanan, dengan jajak pendapat informal ketiga untuk calon sekjen yang baru digelar pada 18 September.

Sesuai Pasal 97 Piagam PBB, sekjen diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Tujuh kandidat yang masih bersaing untuk jabatan sekjen tersebut ialah Carolyn Rodrigues Birkett yang dinominasikan Guyana, Rebeca Grynspan Mayufis oleh Kosta Rika, María Fernanda Espinosa Garcés oleh Antigua dan Barbuda, Ivonne A-Baki oleh Tonga, Rafael Mariano Grossi oleh Argentina, Macky Sall oleh Burundi, serta Olara Otunnu oleh Uganda.

Baca juga: Indonesia tekankan pentingnya ketahanan nasional di Majelis Umum PBB

Baca juga: Prabowo bertemu Sekjen PBB bahas penyelesaian konflik Palestina

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © Redaksi 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.