InhuPost, BALI – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) ke depan, dianggap perlu memperkuat internal organisasi dengan adanya pusat kajian kebijakan sawit. Harapannya, GAPKI dapat memberikan advokasi non litigasi tentang berbagai isu terkemuka, seperti biodiesel, harga acuan migor, DMO, diplomasi minyak sawit, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sebagainya.

“GAPKI harus menjadi lokomotif pembangunan sawit berkelanjutan Indonesia,” menurut sumber terpercaya InhuPost, Kamis (9/3/2023) di Bali.

Lebih lanjut, adanya kegiatan ini dapat direpresentasikan melalui keberadaan Budget program kerja ke depan. “Mesti fokus pada riset, diseminasi informasi dan advokasi anggota,” paparnya.

BACA JUGA: MUNAS XI GAPKI Dimulai, Dituntut Transparan dan Beautiful Play

Lebih jauh, GAPKI juga harus merubah rule of engagement, dengan merangkul semua stakeholders demi penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan diplomasi aktif mengenai sawit berkelanjutan di luar negeri. “Pembentukan tim GAPKI  sebagai inexperienced lobbys dibutuhkan demi minyak sawit dunia,” tandas dia. (T1)

Dibaca : 217

Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari InhuPost.com. Mari bergabung di Grup Telegram “InhuPost – News Update”, caranya klik link InhuPost-News Update, kemudian be part of. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.