MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah akan melakukan transformasi pada layanan kesehatan primer. Pemerintah ingin mengadopsi konsep dokter keluarga (family doctor), seperti yang diterapkan di Singapura dan Belanda, untuk memperkuat peran pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Menurut Menteri Budi, penguatan layanan dokter keluarga di puskesmas diharapkan membuat sebagian besar masalah kesehatan masyarakat ditangani di tingkat layanan primer, tanpa harus dirujuk ke rumah sakit atau dokter spesialis. “Tren di dunia adalah wewenang dan kompetensi diturunkan ke layanan primer, sehingga dokter spesialis hanya menangani kasus yang sangat spesifik,” ujar Menteri Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026. 

Sistem family doctor atau dokter keluarga adalah layanan kesehatan primer di mana setiap warga wajib mendaftar ke satu dokter atau klinik tertentu. Dokter ini menjadi kontak pertama dan pusat kendali untuk semua masalah kesehatan warga tersebut.

Budi menyoroti kondisi di Indonesia yang menunjukkan hampir seluruh dokter bercita-cita menjadi dokter spesialis. Akibatnya, banyak tenaga medis terbaik meninggalkan layanan primer, sehingga puskesmas kerap dipandang memiliki posisi yang kurang bergengsi dibanding rumah sakit. Akibatnya, muncul stigma bahwa dokter yang bekerja di puskesmas memiliki status lebih rendah dibanding dokter spesialis.

Budi menyebutkan, situasi tersebut berbeda dengan negara-negara yang telah memiliki sistem kesehatan yang maju. Saat berkunjung ke Singapura, misalnya, ia mendapat penjelasan bahwa sebagian besar masalah kesehatan seharusnya selesai di tingkat dokter keluarga.

Fokus utama layanan primer ini adalah menjaga masyarakat tetap sehat dan mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Karena itu, Budi ingin Indonesia ingin mempercepat transformasi serupa. “Kita akan belajar dari pengalaman Belanda yang berhasil melakukan transformasi tersebut,” tutur Menteri Budi. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kesehatan akan memperkuat keberadaan dokter spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP) di puskesmas. Budi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kolegium KKLP dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk mempercepat produksi tenaga spesialis di bidang tersebut.

Pemerintah juga berencana memperluas program studi serta menyediakan lebih banyak beasiswa bagi calon dokter spesialis KKLP. “Ini membutuhkan pendidikan dokter spesialis KKLP yang lebih masif,” kata Budi.

Selain itu, transformasi puskesmas juga dilakukan dengan memperluas kompetensi dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sejumlah layanan yang selama ini identik dengan rumah sakit, seperti pembacaan EKG (Elektrokardiogram) atau rekam jantung, interpretasi rontgen, USG dasar, hingga terapi trombolisis, akan diberikan pelatihan kepada dokter umum melalui standar kompetensi yang ketat.

Kementerian Kesehatan juga akan melengkapi puskesmas dengan berbagai alat diagnostik, seperti X-ray, EKG, USG, ekokardiografi, hingga perangkat terapi trombolitik.

Untuk mendukung perubahan tersebut, Kementerian Kesehatan juga tengah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan mengenai skema pembiayaan baru. Tujuannya agar dokter umum maupun spesialis KKLP yang bertugas di puskesmas mendapatkan insentif yang lebih baik saat menangani kasus-kasus yang selama ini banyak ditangani di rumah sakit.

Dengan penguatan kompetensi, fasilitas, serta sistem insentif, pemerintah berharap para dokter terbaik dapat memilih berkarier di puskesmas. Menurut Menteri Kesehatan, penguatan puskesmas menjadi kunci untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada rumah sakit.