KETUA Dewan Pimpinan Pusat Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyoroti sikap pemerintah ketika menanggapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, ihwal kunjungan presiden.

Ia mengatakan, pemerintah memang memiliki hak untuk menjawab, termasuk dengan menyiapkan substansi dalam menanggapi kritik. Namun, alangkah baiknya persoalan kunjungan luar negeri dijawab oleh Kementerian Luar Negeri selaku kementerian teknis.

“Sehingga, masyarakat tahu bagaimana kerja dan kinerja dunia diplomasi politik luar negeri Indonesia,” kata Andreas di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Selasa, 2 Juni 2026.

Dia melanjutkan, apa yang disampaikan Dino kepada Presiden Prabowo Subianto, sejatinya merupakan vitamin yang bertujuan membangun jalan pemerintahan lebih baik.

Menurut dia, latar belakang Dino Patti Djalal juga laik dipertimbangkan. Sebab, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini dikenal sebagai figur yang kenyang pengalaman dalam bidang diplomasi luar negeri.

“Apa yang beliau sampaikan menurut saya patut menjadi pertimbangan,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.

Melalui unggahan video di akun media sosial Instagram @dinopattidjalal pendiri Foreign Policy Community of Indonesia itu menyampaikan lima saran kepada Presiden Prabowo Subianto yang dikritik lantaran acapkali bepergian ke luar negeri.

Dino menyampaikan, rakyat Indonesia meminta Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik terkait ini.

Sebab, dalam perhitungannya, dari seluruh pemimpin dunia, Prabowo tercatat sebagai kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri.

Menurut dia, selama menjabat presiden, Prabowo menghabiskan 1 dari total 6 harinya di luar negeri. Sehingga, tak heran kalau ada yang menyebut perjalanan dinas luar negeri ini tidak lazim. 

Ia juga yakin dalam 18 bulan ke depan, Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. “Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar,” ujar Dino.

Adapun, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya menjawab kritik Dino terkait lawatan luar negeri Prabowo. Ia mengatakan, agenda perjalanan luar negeri presiden memang ada yang disiapkan bahkan satu tahun sebelumnya. 

Namun demikian, ada pula jadwal kunjungan genting yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi dalam negeri maupun global.

“Perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” ucap Teddy melalui keterangan video pada Senin, 1 Juni 2026.