MARKAS Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah pembangunan batalion-batalion baru teritorial dilakukan di lahan sengketa. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas mengklaim ratusan batalion teritorial yang mulai dibangun didirikan di lahan milik instansi pertahanan dan milik negara.

“Atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tidak benar apabila disebut bahwa kami menyerobot lahan,” kata dia dalam keterangannya pada Rabu, 27 Mei 2026.

Dia mengatakan penetapan lokasi pembangunan batalion teritorial itu dilakukan lewat mekanisme yang berlaku. TNI, ujar di, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah sebelum memulai pembangunan markas.

“Pada prinsipnya, TNI tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, serta komunikasi yang baik dengan seluruh pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah,” ucap Nas.

Klaim TNI itu bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Di berbagai daerah, pembentukan batalion teritorial pembangunan diprotes warga lantaran persoalan lahan.

Terbaru pembangunan batalion teritorial di Jalan Jenderal Sudirman Km 18, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang diprotes warga lantaran diduga menyerobot lahan kelompok tani.

Kondisi serupa juga terjadi di proyek pendirian Batalion Teritorial Pembangunan 872 di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, memicu penolakan warga. Protes tersebut bahkan viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan ketegangan antara warga dan aparat TNI di lokasi rencana pembangunan.

Adapun Kementerian Pertahanan menargetkan sebanyak 750 batalion teritorial baru selesai dibangun pada 2029 mendatang. Pemerintah menargetkan tiap tahunnya ada 150 batalion teritorial baru di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, dengan prioritas pada tahun ini di Pulau Jawa.