Jakarta – Pengelolaan sampah di Jakarta dinilai masih menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena itu, diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT/RW untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Ibu Kota.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menegaskan, penanganan sampah di Ibu Kota tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, melainkan membutuhkan kolaborasi menyeluruh mulai dari tingkat Walikota, Kecamatan, Kelurahan, Sudin Lingkungan Hidup, RT/RW, hingga masyarakat.

Menurut Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth-, persoalan utama saat ini bukan hanya soal pengangkutan sampah, tetapi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah dari sumbernya.

“Camat, lurah, Sudin LH per wilayah harus bisa berkolaborasi karena sampai hari ini masyarakat masih banyak yang belum paham soal pengelolaan sampah. Karena itu edukasi harus dilakukan secara gencar, rutin, dan konsisten, jangan hanya sesekali lalu selesai,” ujar Kent dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Ia menilai, pendekatan jangka pendek harus segera diperkuat melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, pengawasan lingkungan, serta gerakan masif pemilahan sampah dari rumah tangga.

“Jangka pendeknya adalah edukasi dan pengawasan yang masif. Harus sering turun ke lapangan, jangan menunggu viral baru bergerak. Camat, Lurah hingga Sudin Lingkungan Hidup harus aktif menyentuh warga sampai tingkat RT dan RW,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Namun demikian, Kent menekankan Jakarta juga harus memiliki strategi jangka panjang agar tidak terus menerus mengalami persoalan serupa setiap kali terjadi gangguan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Ia mengingatkan, sejarah krisis sampah Jakarta pada era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atau Bang Yos saat akses menuju TPST Bantargebang yang sempat terganggu akibat konflik sosial dan penolakan warga sekitar pada awal 2000-an. Kala itu, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah darurat dengan membuka kawasan Nagrak, Jakarta Utara, sebagai lokasi penampungan sementara guna mencegah Jakarta lumpuh akibat penumpukan sampah.

“Kita harus belajar dari sejarah. Pada masa Bang Yos, Jakarta pernah mengalami krisis sampah besar ketika Pelayanan TPST Bantargebang terganggu. Akhirnya Pemprov membuka Nagrak sebagai buffer atau penyangga darurat supaya sampah tidak menumpuk di jalan dan melumpuhkan aktivitas DKI Jakarta,” jelas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Menurutnya, langkah yang diambil saat itu memang dapat dipahami sebagai upaya penyelamatan kota dalam kondisi krisis, namun juga menjadi alarm keras bahwa Jakarta terlalu bergantung pada pola lama, yakni angkut dan buang.

“Krisis itu menunjukkan Jakarta belum punya sistem pengolahan sampah yang mandiri. Belum kuat dalam pemilahan, daur ulang, dan teknologi pengolahan sampah modern. Ketergantungan terhadap Bantargebang akan menjadi permasalahan yang sangat ekstrem,” tuturnya.

Kent menilai, kondisi tersebut masih relevan hingga saat ini. Bahkan ketika TPST Bantargebang mengalami gangguan, Jakarta masih berpotensi menghadapi penumpukan sampah di sejumlah wilayah.

Karena itu, Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama yang harus berhasil di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

“Program pengelolaan sampah ini harus menjadi prioritas Gubernur dan seluruh jajaran. Harus berhasil. Kalau tidak berjalan, ya harus memakai sistem reward dan punishment, harus ada sanksi bagi Jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak melaksanakan dan harus ada penghargaan bagi yang berhasil melaksanakan program ini, harus ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja wilayah maupun instansi terkait,” tegasnya.

Kent menambahkan, transformasi pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya fokus pada hilir, melainkan harus dimulai dari sumber sampah itu sendiri.

Ia mendorong penguatan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga, pengembangan bank sampah, hingga pembangunan teknologi pengolahan sampah modern yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap landfill atau open dumping.

“Kita tidak bisa terus menerus berpikir buang sampah ke Bantargebang kemudian selesai. Paradigma itu harus berubah menjadi olah sampah. Jakarta ini adalah kota besar dengan beban produksi sampah ribuan ton per hari, jadi harus punya sistem modern dan berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Kent juga meminta adanya integrasi lintas wilayah dan penguatan koordinasi antarinstansi agar persoalan sampah tidak ditangani secara sektoral.

“Jangan sampai persoalan sampah dianggap urusan Sudin LH saja. Ini urusan bersama. Camat, lurah, RT/RW, sekolah, pasar, pelaku usaha sampai masyarakat harus bergerak bersama. Kalau semua berjalan sendiri-sendiri, masalah sampah tidak akan pernah selesai,” ujarnya.

Ia berharap momentum evaluasi pengelolaan sampah saat ini bisa menjadi titik balik perubahan sistem di Jakarta.

“Kita tidak ingin sejarah krisis sampah terulang lagi. Jakarta harus mulai bertransformasi dari kota yang hanya mampu membuang sampah menjadi kota yang mampu mengelola dan mengolah sampah secara modern, disiplin, dan berkelanjutan,” tutupnya.

(ega/akn)