TENTARA Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menyatakan bertanggung jawab terhadap tewasnya delapan orang pendulang emas di wilayah Korowai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Rabu, 20 Mei kemarin.

Juru bicara markas pusat TPNPB, Sebby Sambom, mengatakan milisinya memiliki alasan kuat untuk mengambil tindakan penembakan terhadap pendulang emas. Sebab, para pendulang dianggap sebagai kolaborator aparat yang merusak ekosistem alam Papua.

“Mereka mencuri kekayaan alam kami,” kata Sebby melalui pesan suara WhatsApp pada Jumat, 22 Mei 2026.

Aksi penembakan maupun kekerasan bersenjata yang dilakukan milisi TPNPB terhadap pendulang emas tidak hanya terjadi kali ini. Sejak lima tahun terakhir, tercatat 34 orang pendulang tewas oleh TPNPB.

Pada 2021 misalnya, tiga orang pendulang emas di Kali Kabu, Yahukimo, tewas dengan banyak bekas luka senjata tajam di tubuhnya. Milisi TPNPB Kodap XVI Yahukimo menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Dua tahun berselang atau pada 2023, aksi serupa kembali terjadi. Kali ini, tujuh pendulang emas di Seradala, Yahukimo meregang nyawa dengan bekas luka senjata tajam dan tembakan. TPNPB menyatakan bertanggung jawab.

Pada April 2025, 11 penambang emas di Kali Kabu tewas. Beberapa hari berselang, enam penambang emas di Muarakum juga ditemukan tewas. TPNPB menyatakan, mereka adalah pelaku dari aksi tersebut.

Menurut Sebby Sambom, tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap pendulang emas oleh milisi TPNPB sebetulnya telah dilakukan sejak 2017. Namun, ia mengaku tak memiliki data terkait total jumlah korban.

Dia mengklaim, tindakan tersebut dilakukan TPNPB dengan pertimbangan menjaga kelestarian ekosistem alam dan mencegah kekayaan alam Papua dicuri oleh orang lain. Sebab, hingga saat ini orang asli Papua justru tak pernah memperoleh manfaat dari kekayaan alamnya sendiri.

Toh, kata dia, TPNPB juga telah menyatakan jika Yahukimo merupakan salah satu zona perang yang tak boleh dimasuki warga sipil, khususnya orang dari luar Papua. Ia memastikan, peringatan telah disampaikan, sehingga tak ada alasan untuk menilai tindakan ini melanggar HAM.

“Mereka (pendulang) ini intelijen TNI-Polri. Kami selalu menemukan barang bukti pistol dan walkie-talkie dalam tas mereka,” ujar dia.

Kepala Penerangan Satuan Tugas Komando Operasi Harus Berhasil Maksimal atau Koops Habema Letnan Kolonel Wirya Arthadiguna mengutuk keras tindakan milisi TPNPB yang menembak mati delapan pendulang emas di Yahukimo.

Dia mengatakan, tudingan TPNPB yang menyebut delapan orang itu merupakan intelijen militer merupakan propaganda yang acapkali digunakan untuk menutupi tindakan kejahatan milisi terhadap warga sipil, termasuk orang asli Papua.

“Delapan orang itu warga sipil, bukan aparat keamanan seperti yang dituduhkan,” kata Wirya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 22 Mei 2026.

Dia melanjutkan, untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan, Koops Habema saat ini terus menggencarkan patroli di sejumlah titik rawan di wilayah Yahukimo. Situasi keamanan di Yahukimo berstatus rawan, namun tetap terkendali.

Koops Habema, kata dia, bersama personel gabungan hingga saat ini juga terus melakukan proses evakuasi jasad korban dengan melibatkan dukungan armada udara untuk menjangkau lokasi yang berada di wilayah pedalaman.

Wirya menambahkan, Koops Habema terus melakukan perburuan terhadap pelaku yang ditengarai merupakan kelompok milisi TPNPB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopitua Heluka dan Dejang Heluka.

“Pengejaran masih berlangsung. Peningkatan keamanan di Yahukimo telah kami jalankan,” ucapnya.

Profesor Riset pada Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas, menilai pembunuhan pendulang emas oleh milisi TPNPB tak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Ia mengatakan, milisi TPNPB tak semestinya melakukan kekerasan kepada mereka yang tidak bersenjata, termasuk warga sipil dan pendulang emas. “Memang ada kebencian dari TPNPB kepada orang luar Papua, tapi tindakan ini tidak dapat dibenarkan,” kata Cahyo.

Karenanya, untuk mendinginkan kondisi, dia mengusulkan, agar pemerintah melalui TNI mengganti metode penanganan gangguan keamanan di Papua dengan pendekatan dialog, bukan pendekatan militer yang berpotensi memperpanjang rantai kekerasan.

Menurut Cahyo, berdasarkan riset yang dilakukan BRIN, penggunaan pendekatan dialogis cenderung efektif untuk menekan terjadinya kasus kekerasan di Papua. “Contohnya bisa kita lihat pada bagaimana konflik di Aceh terselesaikan,” kata Cahyo,

Dia menambahkan, dalam penerapannya, pendekatan dialogis juga harus dilakukan secara serius dan komitmen yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah di Jakarta mesti turun gunung ke Papua dalam melakukan pendekatan ini. 

Sebab, kata Cahyo, klaim pendekatan dialog yang mengutus sejumlah pejabat di Papua dan tokoh keagamaan tidak dihendaki oleh unsur TPNPB.

“Perlu ada apresiasi, yaitu dengan melakukan dialog langsung, bukan diwakili. Dari dialog ini yang nanti akan menciptakan rasa saling percaya untuk tidak melakukan kontak senjata,” ujar pengajar Antropologi di Universitas Indonesia ini.