PRESIDEN Prabowo Subianto ingin Indonesia memproduksi kendaraan hingga produk elektronik sendiri. Menurut Prabowo, Indonesia harus mampu melakukan industrialisasi agar bisa menghasilkan mobil, motor, hingga ponsel produksi dalam negeri.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan visinya tersebut saat berpidato dalam rapat paripurna DPR pada Rabu, 20 Mei 2026. “Kita harus industrialisasi, kita harus bikin mobil sendiri, kita harus bikin motor sendiri, kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri,” kata dia di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Prabowo mengatakan industrialisasi akan dipercepat melalui Badan Pengelola Investasi Danantara. Ia menilai lembaga pengelola dana kedaulatan itu bisa mempercepat pembiayaan pembangunan.

Mantan menteri pertahanan ini berujar Danantara dapat menyuntikkan modal kerja untuk mempercepat industrialisasi dalam negeri. Dengan begitu, ia berharap industri nasional bisa membuat mobil, motor, hingga televisi.

Menurut Prabowo, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pembeli produk-produk dari luar negeri. “Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi bangsa lain,” kata dia.

Prabowo berkata telah mengumpulkan para ahli dan pakar untuk mewujudkan mimpi tersebut. Pensiunan jenderal angkatan darat ini meminta agar mereka mengabdi untuk Indonesia. “Saya sudah kumpulkan profesor-profesor. Kita saya sudah kumpulkan pakar-pakar. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa dan mewujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah, tidak boleh kita rasa rendah diri dengan ini,” tuturnya.

Prabowo hadir di rapat paripurna DPR kali ini untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF). Prabowo menjadi presiden pertama yang menyampaikan secara langsung KEM-PPKF kepada parlemen.

Dalam pidatonya, Prabowo menargetkan kurs rupiah di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS dalam KEM-PPKF tahun anggaran 2027. “Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” ujar Prabowo.

Dari sisi postur fiskal, pemerintah merancang defisit APBN 2027 berada di kisaran 1,8 hingga maksimal 2,4 persen PDB. Angka ini komitmen kuat pemerintah untuk terus menekan dan memperkecil angka defisit anggaran tersebut, mengingat realisasi defisit APBN 2025 mencapai 2,92 persen atau 0,8 lebih rendah dari ambang batas maksimal 3 persen.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, biasanya penyampaian kerangka ekonomi dan pokok kebijakan fiskal disampaikan Menteri Keuangan atas nama Presiden. “Hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 20 Mei 2026.